{"id":1050,"date":"2021-04-23T04:15:09","date_gmt":"2021-04-23T04:15:09","guid":{"rendered":"https:\/\/siregarlita.wordpress.com\/?p=1050"},"modified":"2023-02-18T14:33:49","modified_gmt":"2023-02-18T07:33:49","slug":"peran-notaris-dalam-mencegah-keterlambatan-pelaporan-merger-pada-rezim-persaingan-usaha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/peran-notaris-dalam-mencegah-keterlambatan-pelaporan-merger-pada-rezim-persaingan-usaha\/","title":{"rendered":"PERAN NOTARIS DALAM MENCEGAH KETERLAMBATAN PELAPORAN MERGER PADA REZIM PERSAINGAN USAHA"},"content":{"rendered":"
    \r\n
  1. Pendahuluan<\/strong><\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Persaingan usaha merupakan suatu kondisi di mana para pelaku usaha saling berkompetisi dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas bisnis. Menurut Normin S. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (perfect competition) <\/em>dan persaingan tidak sehat (imperfect competition<\/em>).[1]<\/a> Persaingan usaha yang sehat merupakan syarat utama bagi pertumbuhan dan tersedianya lapangan kerja dalam sebuah ekonomi pasar.[2]<\/a> Hal ini dikarenakan persaingan usaha dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya, inovasi dalam teknologi, menciptakan produktivitas yang tinggi dan harga yang stabil.[3]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Persaingan usaha yang sehat juga dapat menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar[4]<\/a> sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan stabilitas dalam kegiatan ekonomi. Namun, persaingan usaha yang tidak sehat akan menimbulkan kondisi sebaliknya. Hal ini dikarenakan untuk memulai dan mengembangkan usaha hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan sehingga dapat mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.[5]<\/a> Oleh sebab itu, dalam hal terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, negara perlu turut campur dalam mengaturnya.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Adapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), persaingan usaha tidak sehat diatur melalui UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[6]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Salah satu jenis persaingan usaha yang dilarang adalah praktek monopoli, yaitu suatu suatu tindakan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau salah satu kelompok usaha yang dapat merugikan kepentingan umum.[7]<\/a> Monopoli dapat terjadi karena adanya penggabungan, peleburan dan\u00a0 pengambilalihan.[8]<\/a> Tiga aksi korporasi tersebutlah yang kemudian dalam konteks UU Persaingan Usaha disebut dengan istilah <\/a>Merger<\/em><\/strong><\/a>[9]<\/strong><\/em><\/a>[A1]<\/a>\u00a0[A2]<\/a>\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    \u00a0Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU Persaingan Usaha menguraikan bahwa elemen-elemen dari monopoli adalah sebagai berikut:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      \r\n
    1. Adanya elemen penguasaan;<\/li>\r\n
    2. Adanya elemen kegiatan produksi dan atau pemasaran;<\/li>\r\n
    3. Adanya elemen produk pelaku usaha, yaitu barang dan atau jasa;<\/li>\r\n
    4. Adanya elemen 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok usaha.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Cornelius Simanjuntak berpendapat bahwa elemen \u201cpenguasaan\u201d merupakan faktor penentu dari keberadaan praktek monopoli yang mana akibat dari penguasaan tersebut antara lain sebagai berikut: [10]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        \r\n
      1. Barang dan atau jasa yang dikuasai tersebut belum ada substitusinya;<\/li>\r\n
      2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;<\/li>\r\n
      3. 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku menguasai lebih dari 50% pangsa pasar 1 (satu) jenis barang atau jasa tertentu.[11]<\/a><\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Kondisi monopoli tersebut tidak baik bagi terciptanya iklim persaingan usaha, sebab dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Sehingga, aksi merger<\/em> yang berujung pada praktik monopoli dikategorikan sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang tunduk pada UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        PP Persaingan Usaha mengatur bahwa perseroan yang melakukan merger<\/em> yang mengakibatkan nilai aset dan\/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tanggal Berlaku Efektif Secara yuridis. <\/strong>Selanjutnya, dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak tanggal dokumen pemberitahuan diterima KPPU secara lengkap, KPPU akan memberikan pendapatnya terkait status daripada tindakan Merger<\/em> tersebut. Apabila tindakan Merger<\/em> mengakibatkan praktik monopoli, maka KPPU berhak untuk mengeluarkan penetapan pembatalan atas merger<\/em> tersebut.[12]<\/a> Lebih lanjut, ada pula sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan keseluruhan denda paling tinggi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) apabila pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan sesuai ketentuan.[13]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan Merger<\/em>. Hal ini dikarenakan akta pernyataan keputusan para pemegang saham dalam hal pelaksanaan Merger, <\/em>baik untuk aksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris sebelum pada akhirnya disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas tindakan Merger<\/em> tersebut berikut segala perubahan yang terjadi dalam dan\/atau terhadap perseroan akibat dari Merger<\/em> tersebut. [14]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Adapun dalam perspektif UUPT, tanggal efektif Merger<\/em> ditentukan berdasarkan sifat dari masing-masing aksi korporasi, misalnya untuk aksi penggabungan dan pengambilalihan, aksi tersebut dikatakan berlaku efektif secara yuridis saat akta penggabungan dan pengambilalihan ditandatangani oleh para pihak. Namun, apabila terdapat perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan atau harus diberitahukan kepada \u00a0Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka para pihak wajib untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk perubahan anggaran dasar yang ada dalam akta Merger<\/em> tersebut. Lebih lanjut, untuk aksi peleburan, tanggal berlaku efektif secara yuridis adalah pada saat perseroan hasil peleburan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[15]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Namun, ternyata tidak semua pelaku usaha paham akan ketentuan tersebut. Sehingga pelaku usaha, dalam hal ini perseroan, terancam dikenakan denda yang tidak sedikit atau ancaman pembatalan Merger<\/em> tersebut karena terlambatan pemberitahuan. Adapun hal\u00a0 yang harus diperhatikan terkait tanggal efektif berlaku secara yuridis adalah, UUPT yang tidak memberikan kewajiban pelaporan atas Merger <\/em>yang berupa penggabungan dan pengambilalihan yang tidak menyebabkan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun UU Persaingan Usaha mengatur bahwa semua\u00a0 \u00a0<\/strong>Merger <\/em>baik berupa penggabungan, pengambilalihan dan peleburan \u00a0<\/em>yang memenuhi kriteria tertentu dalam UU Persaingan Usaha wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari sejak Tanggal Efektif Berlaku Secara\u00a0 Yuridis dari Merger<\/em> untuk selanjutnya mendapatkan penilaian dari KPPU terkait hasil akhir dari Merger<\/em> tersebut, yaitu apakah Merger<\/em> akan menyebabkan pada terbentuknya praktek monopoli atau tidak. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk pemberitahuan secara tertulis atas Merger<\/em> yang telah memenuhi syarat, maka KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PP\u00a0 Persaingan Usaha.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Sehubungan dengan kondisi demikian, Penulis berpendapat Notaris dapat mengambil peran sehingga keterlambatan pemberitahuan atas Merger <\/em>yang memenuhi syarat tertentu tersebut dapat dicegah. Hal ini dikarenakan Notaris merupakan pintu gerbang sekaligus pejabat yang memiliki akses terhadap hampir keseluruhan transaksi Merger<\/em> yang dilakukan oleh perseroan dikarenakan hal tersebut akan tercermin melalui akta persetujuan para pemegang saham atas Merger<\/em> yang dibuat oleh Notaris. Lebih lanjut, Notaris juga dapat mengambil peran untuk mencegah adanya penerapan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan atas Merger<\/em> tersebut. Dengan demikian, Penulis berharap Notaris sebagai pejabat umum mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya iklim persaingan usaha yang baik dalam NKRI.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Oleh sebab itu, Penulis melakukan penelitian untuk menggali peran apa yang dapat diambil Notaris dalam pencegahan persaingan tidak sehat dalam hal Merger<\/em> dan sejauh mana Notaris dapat bertindak dikaitkan dengan kewajibannya untuk menjaga kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Adapun pada penelitian ini Penulis menggunakan metodogi yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan teori-teori\u00a0\u00a0 yang dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum.[16]<\/a> Oleh karena itu, data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diambil langsung dari masyarakat melainkan dari sumber-sumber tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada buku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan seperti UU Persaingan Usaha, UU Jabatan Notaris, UU Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut PP Persaingan Usaha) <\/strong>dan peraturan lainnya yang terkait dengan topik ini. Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif.[17]<\/a> Rumusan masalah dari topik penelitian Penulis adalah sebagai berikut:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

          \r\n
        1. Bagaimanakah tugas Notaris dalam mendukung pelaksanaan Merger (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan) berdasarkan ketentuan dalam UU Persaingan Usaha dan\u00a0 UUPT\u00a0 dan PP Persaingan Usaha?<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

          2. Sejauh apa peran yang dapat diambil Notaris sehubungan pelaksanaan jabatannya untuk mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan Akta Merger kepada KPPU dihubungkan dengan UU Jabatan Notar<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

          2. Pembahasan<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

          2.1\u00a0\u00a0 Kewenangan Profesi Notaris pada Aksi Merger<\/em> Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

          Menurut pengertian etimologis, merger<\/em> merupakan suatu \u201cfusi\u201d atau \u201cabsorbs<\/em>\u201d\u00a0 atas suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya,[1]<\/a> sedangkan UU Perseroan Terbatas istilah merger <\/em>diasosiasikan dengan aksi penggabungan, yakni salah\u00a0 salah satu bentuk aksi korporasi yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.[2]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

          Adapun dalam konteks UU Persaingan Usaha, istilah merger <\/em>memiliki definisi yang lebih luas ketimbang UUPT dimana istilah merger <\/em>merujuk pada kondisi yang mengakibatkan timbulnya kondisi-kondisi sebagai berikut : [3]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

            \r\n
          1. Menciptakan suatu pengendalian dari beberapa pelaku usaha, yang sebelumnya independen kepada 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok usaha, dan\/atau<\/li>\r\n
          2. Mengakibatkan perubahan pengendalian dari satu Pelaku Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

            Dengan demikian, istilah merger <\/em>yang digunakan dalam konteks UU Persaingan Usaha tidak sama dengan istilah merger <\/em>atau penggabungan dalam UUPT, dimana dalam hal ini istilah merger <\/em>dalam UU Persaingan Usaha tidak hanya berbicara mengenai aksi penggabungan, namun juga aksi pengambilalihan dan juga peleburan. Pengambilalihan sendiri dalam konteks UUPT merupakan aksi yang dilakukan oleh individu hukum untuk mengambilalih pengendalian atas perseroan yang diambilalih.[4]<\/a> Lebih lanjut, peleburan adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh dua perseroan untuk mendirikan suatu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. [5]<\/a> Baik pengambilalihan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam UUPT tersebut pada akhirnya berpotensi untuk menyebabkan perpindahan pengendalian atau terjadinya pengendalian yang memenuhi kondisi merger <\/em>dalam konteks Persaingan Usaha. Dengan demikian dalam perspektif UU Persaingan Usaha, baik peleburan, penggabungan dan pengambilalihan dapat dianggap sebagai tindakan Merger.<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

            \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sehubungan dengan luasnya definisi dari penggabungan atau Merger <\/em>dalam rezim Persaingan Usaha ini, penulis berpendapat sangat penting bagi Notaris untuk memahami dan memaksimalkan perannya dalam mencegah keterlambatan notifikasi Merger <\/em>kepada KPPU. Salah satu contoh keterlambatan pemberitahuan atas Merger <\/em>adalah keterlambatan pemberitahuan aksi pengambilalihan dalam Putusan Perkara Nomor 30\/KPPU-M\/2020 tanggal 22 Maret 2021 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Global Loket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Putusan No.30\/2020).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

            \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (dikenal dengan brand <\/em>Gojek) melakukan pengambilalihan sebanyak 44.794 (empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) saham atau setara dengan 74,66% saham dari pemegang saham lama PT Global Loket Sejahtera (dikenal dengan brand <\/em>Loketku)\u00a0 dan mengambil sebanya 824 (delapan ratus dua puluh empat) saham atau setara dengan 0,34% saham baru yang diterbitkan oleh Loketku yang mengakibatkan adanya perubahan pengendalian pada Loketku karena 75% dari total saham yang dikeluarkan oleh Loketku menjadi milik Gojek.[6]<\/a> Adapun nilai transaksi pengambilalihan tersebut mencapai USD 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus Dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp129.242.800.000 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).[7]<\/a> Tanggal Efektif Yudiris dari dari pengambilalihan 75% saham Loketku oleh Gojek adalah pada 9\u00a0 Agustus 2017 yang dibuktikan dengan adanya Surat Penerimaan Pemberitahuan atas Akta Nomor 10 tanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta. [8]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

            Gojek diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) PP Persaingan Usaha yang mewajibkan suatu badan usaha yang melakukan pengambilalihan dengan memenuhi kondisi tertentu untuk melakukan pemberitahuan paling lama 30 hari setelah Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis karena Gojek baru melaporkan akuisisi tersebut pada tanggal 22 Februari 2019 yang berarti telah terjadi keterlambatan selama 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari. Adapun kondisi yang menyebabkan Gojek harus melaporkan pengambilalihan saham tersebut antara lain (i) telah terjadi pengambilalihan karena Gojek menjadi pemilik 75% dari Loketku, dan (ii) nilai aset dan nilai penjualan dari hasil transaksi tersebut masing-masing telah melebihi Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan Rp 5.000.000.000.000 (lima miliar rupiah). [9]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

            Atas keterlambatan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Gojek dengan kewajiban membayar denda sebesar Rp3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan PKPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)<\/em> serta memerintahkan Gojek untuk menyerahkan bukti pembayaran denda kepada KPPU.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

            Sanksi berupa pengenaan denda maupun pembatalan Merger<\/em> tentu bukanlah hal yang diinginkan oleh pelaku usaha manapun, sebab dalam melakukan pelaksanaan Merger <\/em>telah mengeluarkan banyak biaya yang sebenarnya diharapkan mampu untuk menciptakan gain <\/em>sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk melakukan notifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 PP Persaingan Usaha. Terkait dengan hal tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha saat melaksanakan merger <\/em>dalam hubungannya dengan pemberitahuan merger, <\/em>yaitu:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

              \r\n
            1. Nilai Tertentu Wajib Pemberitahuan kepada KPPU<\/em><\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

              Adapun yang dimaksud dengan nilai tertentu dalam Pasal 5 PP Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

                \r\n
              1. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan\/atau<\/li>\r\n
              2. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau<\/li>\r\n
              3. Nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) khusus bagi pelaku usaha di bidang perbankan.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

                Khusus bagi aksi korporasi berupapenggabungan, penjumlahan nilai aset dan\/atau nilai penjualan tersebut didasarkan pada penjumlahan badan usaha hasil penggabungan.[10]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n