Pada postingan sebelumnya, saya menjabarkan bahwa Notaris dan PPAT merupakan 2 profesi yang berbeda. Perbedaan tersebut mengharuskan para pihak yang hendak mengalihkan tanah\/bangunannya untuk mengetahui bahwa notaris tidak boleh membuat akta pengalihan tanah\/bangunan, misalnya: akta jual beli.<\/p>\n
Lalu bagaimana dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB? Bolehkah Notaris membuat PPJB?<\/p>\n
Notaris boleh untuk membuat PPJB. Hal ini dikarenakan, PPJB bukan merupakan akta peralihan hak dari pemilik tanah\/bangunan kepada pembeli. Namun, hanya bentuk keseriusan para pihak untuk melakukan pengalihan hak atas tanah\/bangunan dikemudian hari, apabila semua persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah dapat dipenuhi oleh para pihak.<\/p>\n
Dengan demikian sertifikat atas tanah dan\/atau bangunan tidak dapat diperoses balik nama dengan hanya didasarkan pada PPJB semata. Peralihan hak\/balik nama hanya dapat dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT.<\/p>\n
Hal lain yang harus diperhatikan adalah, pembuatan PPJB oleh notaris dapat menjadi suatu kewajiban apabila PPJB tersebut dibuat atas rencana jual beli rumah\/rumah susun yang baru akan dibangun sebagaimana diatur dalam PP No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP No.12\/2021)<\/p>\n
Dalam hal PPJB wajib dibuat oleh Notaris berdasarkan PP No.12\/2021, PPJB harus memuat hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n
1) \u00a0Identitas para pihak;
\n2) Uraian objek PPJB;
\n3) Harga Rumah dan tata cara pembayaran;
\n4) Jaminan pelaku pembangunan;
\n5) Hak dan kewajiban para pihak;
\n6) Waktu serah terima bangunan;
\n7) Pemeliharaan bangunan;
\n8) Penggunaan bangunan;
\n9) Pengalihan hak;
\n10 Pembatalan dan berakhirnya PPJB; dan
\n11) Penyelesaian sengketa.<\/p>\n
Semoga bermanfaat!<\/p>\n
Postingan sebelumnya:<\/p>\n
MAU BUAT AKTA JUAL-BELI TANAH\/BANGUNAN? JANGAN KE NOTARIS!<\/a><\/p><\/blockquote>\n