{"id":3036,"date":"2025-02-06T12:09:51","date_gmt":"2025-02-06T05:09:51","guid":{"rendered":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/?p=3036"},"modified":"2025-02-06T12:11:27","modified_gmt":"2025-02-06T05:11:27","slug":"bolehkah-kepala-representative-office-rangkap-jabatan-seabgai-direktur-pt-pma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/bolehkah-kepala-representative-office-rangkap-jabatan-seabgai-direktur-pt-pma\/","title":{"rendered":"BOLEHKAH KEPALA REPRESENTATIVE OFFICE RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR PT PMA?"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

“Bu Lita, perusahaan prinsipal kami asalnya dari Hongkong, saat ini di Indonesia beroperasi di Indonesia pakai entitas Representative Office (KPPA). Tahun ini rencananya, prinsipal kami ingin mulai membangun pabrik dan mau tidak mau harus bikin PT PMA. Tapi kan untuk set up PT PMA sampai dapat izin lama ya Bu. Nah, sambil nunggu set up sampai pabrik bisa operasional, prinsipal akan menunjuk Mr. Chen yang sekarang menjabat sebagai kepala KPPA untuk jadi direktur di PT PMA?”<\/p><\/blockquote>\n

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA\/Representative Office) merupakan perwakilan dari perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum asing dan beroperasi diluar teritori Indonesia beroperasi di Indonesia dengan batasan operasi sebagai berikut:<\/p>\n

1) bertindak hanya sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
\n2) berfungsi untuk mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan asing di Indonesia, seperti misalnya mendirikan PT PMA di Indonesia.
\n3) tidak boleh mencari atau mendapatkan penghasilan dari sumber Indonesia, termasuk tidak boleh melakukan kegiatan atau mengikatkan diri dalam perjanjian atau transaksi jual beli atau transaksi komersial apapun di Indonesia.
\n4) tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.<\/p>\n

Oleh karena pembatasan tersebut, perizinan KPPA termasuk dalam kategori rendah dan dalam pendiriannya tidak memerlukan penyetoran saham dan masuk dalam kategori risiko rendah. Meskipun demikian, KPPA wajib memiliki Kepala KPPA yang bertanggung-jawab atas KPPA tersebut.<\/p>\n

Kepala KPPA harus merupakan perorangan, baik dengan status sebagai WNI maupun WNA selama memenuhi kriteria sebagai berikut:<\/p>\n

1. Bertempat-tinggal secara nyata dan terus-menerus di Indonesia selama menjabat sebagai KPPA. Dalam hal Kepala KPPA adalah WNA, maka wajib memiliki Izin Kerja dan KITAS yang dengan KPPA sebagai sponsornya.<\/p>\n

2. Tidak bekerja di KPPA atau badan usaha lain yang ada di Indonesia atau dikenala sebagai rangkap jabatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Perka BKPM No.4\/2021. Guna memastikan kepatuhan atas prinsip ini, Kepala KPPA akan diminta untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak rangkap jabatan. Surat ini wajib untuk dilegalisir dan diinput ke dalam sistem OSS-RBA.<\/p>\n

Dengan demikian, menjawab pertanyaan diatas, Kepala KPPA tidak boleh rangkap jabatan sebagai direktur pada PT PMA dikarenakan Kepala KPPA itu sendiri terikat pada komitmen untuk tidak rangkap jabatan dan batasan bahwa KPPA tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan perusahaan afiliasinya di Indonesia. Rangkap jabatan yang dilakukan oleh Kepala KPPA dengan PT PMA akan menimbulkan potensi konflik kepentingan dan tendensi adanya pengelolaan pada PT PMA oleh KPPA.<\/p>\n

Demikian, semoga bermanfaat!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

“Bu Lita, perusahaan prinsipal kami asalnya dari Hongkong, saat ini di Indonesia beroperasi di Indonesia pakai entitas Representative Office (KPPA). Tahun ini rencananya, prinsipal kami ingin mulai membangun pabrik dan mau tidak mau harus bikin PT PMA. Tapi kan untuk set up PT PMA sampai dapat izin lama ya Bu. Nah, sambil nunggu set up […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3037,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55,48],"tags":[174,61,175],"class_list":["post-3036","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum-umum","category-perusahaan-dan-penanaman-modal","tag-kppa","tag-oss","tag-reperesentative-office"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3036","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3036"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3036\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3040,"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3036\/revisions\/3040"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3037"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3036"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3036"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3036"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}