{"id":3479,"date":"2025-11-17T09:24:55","date_gmt":"2025-11-17T02:24:55","guid":{"rendered":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/?p=3479"},"modified":"2025-11-17T09:26:14","modified_gmt":"2025-11-17T02:26:14","slug":"fiktif-positif-dalam-oss-kepastian-administratif-bukan-validasi-substansi-perizinan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/fiktif-positif-dalam-oss-kepastian-administratif-bukan-validasi-substansi-perizinan\/","title":{"rendered":"FIKTIF POSITIF DALAM OSS: KEPASTIAN ADMINISTRATIF, BUKAN VALIDASI SUBSTANSI PERIZINAN"},"content":{"rendered":"

\u201cBu Lita, dokumen yang kami unggah di OSS ternyata keliru. Sebelum sempat kami perbaiki, izin sudah terbit dengan status \u2018disetujui otomatis oleh sistem (fiktif positif)\u2019. Kalau sudah terbit seperti ini, berarti tidak perlu diperbaiki lagi ya, Bu?\u201d<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

Pertanyaan ini disampaikan salah satu peserta pada sesi tanya jawab dalam In-House Training OSS Legal Compliance yang kami selenggarakan minggu lalu. Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, namun justru mencerminkan salah satu kesalahpahaman paling umum dalam proses perizinan berbasis risiko: anggapan bahwa izin yang terbit melalui mekanisme Fiktif Positif otomatis aman dan dapat digunakan tanpa koreksi tambahan.<\/p>\n

Pemahaman tersebut penting untuk iluruskan, terutama karena mekanisme Fiktif Positif memang dirancang untuk memberikan kepastian administratif, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan verifikasi substansi yang menjadi kewajiban pemerintah.<\/p>\n

A. Fiktif Positif sebagai Mekanisme Hukum<\/strong><\/h4>\n

Fiktif Positif adalah ketentuan yang menyatakan bahwa permohonan perizinan berusaha dianggap disetujui secara hukum apabila tidak ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah (K\/L\/PD) dalam batas waktu tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 230 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<\/p>\n

Esensi Fiktif Positif terletak pada kepastian hukum<\/strong>. Pelaku usaha tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa batas waktu ketika dokumen telah lengkap dan permohonan telah diajukan secara sah. Negara berkewajiban memastikan ada keputusan, dan apabila instansi tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sistem yang mengambil alih.<\/p>\n

Namun, kepastian waktu tidak identik dengan kepastian substantif. Fiktif Positif hanya memastikan terbitnya keputusan<\/strong>, bukan kebenaran isi permohonan<\/strong>.<\/p>\n

B. Peran Service Level Agreement (SLA)<\/h4>\n

Service Level Agreement (SLA) merupakan batas waktu resmi yang diberikan kepada K\/L\/PD untuk menindaklanjuti permohonan. SLA diterapkan pada tahapan:<\/p>\n