{"id":3577,"date":"2025-12-22T14:16:09","date_gmt":"2025-12-22T07:16:09","guid":{"rendered":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/?p=3577"},"modified":"2025-12-22T14:17:31","modified_gmt":"2025-12-22T07:17:31","slug":"kbli-2025-resmi-terbit-apa-yang-berubah-dan-apa-dampaknya-bagi-pelaku-usaha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/litaparomitasiregar.id\/en\/kbli-2025-resmi-terbit-apa-yang-berubah-dan-apa-dampaknya-bagi-pelaku-usaha\/","title":{"rendered":"KBLI 2025 RESMI TERBIT, APA YANG BERUBAH DAN APA DAMPAKNYA BAGI PELAKU USAHA?"},"content":{"rendered":"

Melalui Rilis KBLI 2025 Copy<\/a>, Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, yang ditetapkan melalui Peraturan BPS No 7 Tahun 2025<\/a> . Regulasi ini menggantikan KBLI 2020, dan ditetapkan sebagai standar baru pengelompokan aktivitas ekonomi nasional. Dokumen peraturan ini ditegaskan dalam Pasal 2 sebagai acuan standar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan statistik serta koordinasi antarinstansi pemerintah.<\/p>\n

A. Kewajiban Penyesuaian untuk Pelaku Usaha<\/strong><\/h4>\n

Salah satu poin paling penting adalah kewajiban penyesuaian penggunaan KBLI lama terhadap ketentuan baru dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal pengundangan. Ketetapan ini disebutkan langsung dalam Pasal 5 Peraturan BPS No.7\/2025, yang menyatakan bahwa seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada wajib diselaraskan sebelum batas waktu tersebut berakhir.<\/p>\n

Ketentuan ini berarti bahwa pelaku usaha yang telah memiliki izin, NIB, atau dokumen legal lain dengan referensi KBLI 2020 akan memiliki kewajiban administratif baru untuk melakukan pemutakhiran. Namun demikian, BPS hingga saat ini belum mengeluarkan penjelasan teknis lanjutan apakah penyesuaian dilakukan melalui proses restatement<\/strong> (seperti perpindahan KBLI massal pada 2020), atau hanya diwajibkan apabila terdapat perubahan kode KBLI terhadap jenis usaha yang dijalankan.<\/p>\n

Dengan kata lain, kepastian teknis terkait migrasi data, standar OSS, sinkronisasi perizinan daerah, dan transisi sistem masih berpotensi berubah dalam beberapa bulan ke depan.<\/p>\n

B. Mengapa KBLI 2025 Diterbitkan?<\/strong><\/h4>\n

KBLI adalah sistem klasifikasi resmi milik Indonesia yang mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan kesamaan karakteristik aktivitas usaha. KBLI juga digunakan sebagai standar pembangunan sistem statistik, pemetaan ekonomi, kebijakan pembangunan, hingga perizinan usaha.<\/p>\n

Dalam press release resminya, BPS menjelaskan bahwa pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi Indonesia dan memastikan keselarasan dengan standar internasional, khususnya dengan ISIC Rev.5<\/strong> dari PBB yang mulai berlaku pada tahun 2024 dan menjadi basis penyusunan KBLI 2025.<\/p>\n

Revisi KBLI juga berfungsi untuk menangkap aktivitas ekonomi baru yang berkembang pesat di era digital dan ekonomi hijau, termasuk sektor teknologi informasi, jasa kesehatan berbasis digital, pengolahan data, hingga pemanfaatan energi baru terbarukan.<\/p>\n

Dengan perkembangan global ekonomi digital, muncul berbagai aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya tidak tercatat dalam KBLI. Hal ini turut menjadi alasan pembaruan klasifikasi.<\/p>\n

C.\u00a0 Perubahan Struktur Kategori: Dari 21 Menjadi 22 Kategori<\/strong><\/h4>\n

KBLI 2025 menambahkan satu kategori besar baru sehingga total menjadi 22 kategori (A\u2013V)<\/strong>, dibandingkan 21 kategori pada KBLI 2020. Kategori tambahan ini adalah kategori:<\/p>\n

V \u2013 Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya<\/strong>,<\/em>
yang sebelumnya belum diatur sebagai kategori tersendiri dan kini sudah disahkan melalui Pasal 3 Peraturan BPS 2025.