RUPS PERTAMA SEJAK PENDIRIAN PT: MEKANISME PERLINDUNGAN PENDIRI DARI RISIKO TANGGUNG JAWAB PRIBADI
“Bu Lita, sebelum PT kami berdiri, saya sudah menandatangani PPJB atas nama pribadi untuk kebutuhan proyek perusahaan. Sekarang PT-nya sudah resmi. Perjanjian itu otomatis menjadi tanggung jawab PT, atau tetap menjadi tanggung jawab saya pribadi?” Pertanyaan tersebut sangat lazim dalam proses pembentukan Perseroan, terutama ketika pendiri telah melakukan tindakan hukum tertentu sebelum status badan hukum […]
PENGISIAN PERKIRAAN MULAI BEROPERASI KOMERSIAL DALAM OSS RBA: KOMITMEN, REALISASI, DAN KREDIBILITAS INVESTASI
“Bu Lita, dalam OSS kita kan diminta mengisi perkiraan jangka waktu mulai beroperasi komersial. Kami mengisinya berdasarkan apa ya, Bu? Tanggal perkiraan kami selesai urus izin, kan? Soalnya tanpa izin kami tidak bisa beroperasi.” Dalam sistem OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach), setiap Pelaku Usaha yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan […]
OSS-RBA WAJIBKAN PERENCANAAN DAN REALISASI PENYERAPAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) menghadirkan perubahan mendasar dalam pengelolaan perizinan investasi di Indonesia. Fungsi OSS tidak lagi dipahami sebagai platform administratif yang hanya mengeluarkan Nomor Induk Berusaha, izin operasional, atau persetujuan lokasi. Arah kebijakan terbaru memperlihatkan pergeseran menuju instrumen penguatan tata kelola, pengawasan realisasi investasi, serta peningkatan kualitas ketenagakerjaan nasional. Peraturan Kepala BKPM […]
CEK DOKUMEN INI SEBELUM SEWA KANTOR AGAR PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA AMAN DALAM SISTEM OSS
Penyewaan kantor atau ruang usaha sering kali dipandang sebagai transaksi komersial biasa yang berfokus pada kesepakatan harga, jangka waktu sewa, penyesuaian biaya layanan, hingga pembagian tanggung jawab pemeliharaan gedung. Perspektif tersebut wajar dalam ranah komersial, tetapi dalam konteks perizinan berusaha, pemilihan lokasi sewa memiliki implikasi yang jauh lebih strategis. Kelancaran proses perizinan, termasuk Persetujuan Kesesuaian […]
KONFIRMASI KESESUAIAN KBLI: OSS, KEMENTERIAN PENGAMPU, ATAU BADAN PUSAT STATISTIK?
“Bu Lita, kami menggunakan KBLI 63122 dan sebelumnya sudah dikonfirmasi melalui front office OSS. Namun saat verifikasi, Kemenperin menyampaikan bahwa KBLI tersebut tidak sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha kami, dan kami diminta berkonsultasi ke BPS. Mengapa justru ke BPS, bukan diputuskan oleh Kemenperin?” Pertanyaan ini sangat relevan, dan dalam praktik, cukup sering muncul — […]
VERIFIKASI SUBSTANTIF PERUBAHAN DATA PERSEROAN: ANTARA AKURASI DATA DAN EFISIENSI PROSES
Sejak 27 Oktober 2025, dunia hukum korporasi Indonesia memasuki fase baru digitalisasi. Kini, setiap akta perubahan Perseroan yang diinput oleh notaris ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online) wajib melalui proses Verifikasi Substantif. Dengan penerapan kebijakan ini, Surat Penerimaan Pemberitahuan (SP) dari Menteri Hukum dan HAM tidak lagi terbit secara otomatis sebagaimana sebelumnya. Langkah […]
OSS-RBA WAJIBKAN PENGISIAN RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN DAN HASIL PENJUALAN
Minggu lalu, saya dan tim BP Lawyers Counselors at Law mendapat undangan untuk memberikan in-house training OSS-RBA dan LKPM kepada tim legal serta finance/accounting dari sebuah perusahaan e-commerce enabler.Pelatihan ini diselenggarakan untuk memperdalam pemahaman terhadap dua regulasi penting yang baru diterbitkan, yaitu: 1.PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan 2. […]
PERKA BKPM NO. 5/2025: KBLI PENDUKUNG KINI WAJIB DICANTUMKAN DALAM AKTA
“Bu Lita, sebenarnya KBLI pendukung itu harus dimasukkan juga dalam akta, atau cukup di OSS saja, Bu?” Pertanyaan ini kini sering muncul dari pelaku usaha yang mulai menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui OSS-RBA (“Perka […]
JADWAL BARU PENYAMPAIAN LKPM: DIPERPANJANG BERDASARKAN PERKA BKPM NO. 5 TAHUN 2025
“Bu Lita, memang benar ya, sekarang jadwal penyampaian LKPM diperpanjang sampai tanggal 15 setiap bulan pelaporan?” Ya, benar. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui OSS-RBA (“Perka BKPM No. 5/2025”), pemerintah resmi memperpanjang batas waktu penyampaian […]
PERKA BKPM NO. 5/2025 TERBIT: MODAL DISETOR PT PMA TURUN?
“Bu Lita, katanya sekarang modal disetor PT PMA cukup Rp 2,5 miliar saja, bukan Rp 10 miliar lagi?” Pada 2 Oktober 2025, BKPM resmi mengundangkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan […]
