BISAKAH PERSEROAN MELAKUKAN BUYBACK DAN KONSINYASI UNTUK MEMAKSA PEMEGANG SAHAM KELUAR DALAM PROSES AKUISISI?
“Bu Lita, perusahaan kami sedang dalam proses akuisisi. Ada satu pemegang saham yang tidak mau menjual sahamnya. Kalau begitu, apakah perseroan bisa melakukan buyback atas sahamnya saja? Kalau dia tetap menolak menerima pembayaran, apakah uang pembelian sahamnya bisa dikonsinyasikan ke pengadilan supaya saham tersebut dianggap sudah beralih?” Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul dalam transaksi […]
APAKAH MERGER TETAP SAH KETIKA MERGING COMPANY MEMILIKI UTANG PAJAK?
“Bu Lita, kami berencana merger dan akan menjadi surviving company. Dari hasil tax due diligence, kami menemukan utang pajak merging company cukup besar, bahkan kemungkinan masih ada hidden tax exposure. Dalam kondisi seperti ini, apakah secara hukum mergernya masih bisa dilakukan?” Dalam praktik merger dan akuisisi, pertanyaan mengenai utang pajak merging company hampir selalu muncul […]
LDD VS VALUASI: KETIKA HASIL PENILAIAN TIDAK SELALU MENCERMINKAN RISIKO TRANSAKSI
“Bu Lita, target akuisisi kami punya bangunan tiga lantai yang dinilai Rp10 miliar. Tapi hasil Legal Due Diligence kami menyebut ini risiko tinggi karena bangunannya berdiri di atas tanah sewa yang sisa masa sewanya hanya lima tahun. Kalau begitu, berarti valuasinya salah, ya?” Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul dalam transaksi akuisisi. Bagi pihak yang […]
PEMEGANG SAHAM ASING PAILIT, MASIH BISAKAH MERGER BERJALAN?
“Bu Lita, kami berencana merger dengan PT PMA yang salah satu pemegang saham asingnya dinyatakan pailit. Merger-nya tetap bisa dilaksanakan gak ya, Bu?” ertanyaan ini kelihatannya sederhana. Tapi begitu saya mulai mengurainya, jawabannya ternyata membawa saya berkeliling ke beberapa rezim hukum sekaligus — hukum kepailitan, hukum perseroan, dan yang paling sering luput dari perhatian: isu […]
RUPS TAHUNAN BARU DILAKSANAKAN SETELAH 5 TAHUN, APAKAH HARUS DIAKUMULASI?
“Bu Lita, tahun 2026 ini katanya harus lapor RUPS Tahunan. PT kami sudah 5 tahun, tapi belum pernah buat sama sekali RUPS selama ini karena para pemegang saham selalu setuju lewat email. Kalau seperti ini, apakah RUPS Tahunannya harus diakumulasi dari 5 tahun sampai sekarang?” Pertanyaan tersebut belakangan cukup sering saya terima sejak diberlakukannya pelaporan […]
PENYESUAIAN KBLI 2025, RUPS TAHUNAN, DAN LKPM: TIGA AGENDA KEPATUHAN MENJELANG JULI 2026
Menjelang berakhirnya Semester I Tahun 2026, Pelaku Usaha di Indonesia dihadapkan pada sejumlah agenda kepatuhan yang perlu diselesaikan dalam waktu yang relatif bersamaan. Mulai dari penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, hingga penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan II/Semester I Tahun 2026. Ketiga agenda tersebut […]
KBLI 2025: BAGAIMANA MENENTUKAN PERUSAHAAN PERLU MELAKUKAN PERUBAHAN AKTA DAN PENYESUAIAN KBLI DALAM OSS?
“Bu Lita, grup perusahaan kami ada 15 PT. Gimana cara nentuin PT yang harus perubahan akta dan yang hanya penyesuaian di OSS, ya Bu?” Pertanyaan tersebut semakin sering muncul sejak implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem Online Single Submission (OSS). Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa setiap perubahan atau penyesuaian KBLI secara […]
APA ISI LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS KE KEMENTERIAN HUKUM?
“Bu Lita, dalam Laporan Tahunan yang dilaporkan ke Kementerian Hukum ada laporan pengawasan Dewan Komisaris. Apa yang harus dilaporin ya, Bu?” Pertanyaan tersebut cukup sering saya terima dari klien yang sedang menyusun Laporan Tahunan Perseroan atau mempersiapkan dokumen untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Tidak sedikit perusahaan yang mengetahui bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan […]
APAKAH GAJI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS WAJIB DILAPORKAN SECARA RINCI KE KEMENTERIAN HUKUM?
“Bu Lita, gaji Direksi dan Dewan Komisaris kan harus dicantumkan dalam Laporan Tahunan yang dilaporkan ke Kementerian Hukum. Apakah harus dirinci per orang atau cukup totalnya saja?” Pertanyaan ini cukup sering muncul sejak diberlakukannya kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Banyak Perseroan yang memahami bahwa informasi mengenai remunerasi Direksi dan […]
PERSEROAN KATEGORI APA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) KE KEMENTERIAN HUKUM?
“Bu Lita, kalau laporan keuangan perusahaan kami tidak wajib diaudit oleh akuntan publik, berarti kami tidak perlu melaporkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ya?” Tidak sedikit Perseroan yang beranggapan bahwa kewajiban penyampaian Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bergantung pada status laporan keuangan Perseroan, khususnya apakah Perseroan termasuk dalam kategori yang wajib diaudit […]
