“Bu Lita, kemarin saya baca tulisan Ibu tentang penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah tanggung jawab Direksi, bukan pemegang saham. Tapi, kalau RUPS Tahunan tidak terlaksana karena pemegang saham tidak hadir sehingga kuorum tidak terpenuhi, apakah Direksi juga dapat dianggap lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya?”
Pertanyaan ini menarik untuk dikaji karena menyangkut batas tanggung jawab Direksi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, khususnya ketika rapat tidak dapat dilangsungkan akibat tidak terpenuhinya kuorum.
Untuk menjawabnya, perlu dibedakan antara kewajiban Direksi menyelenggarakan RUPS dan terpenuhinya kuorum sebagai persyaratan agar RUPS dapat dilangsungkan. Keduanya merupakan aspek hukum yang berbeda dan memiliki implikasi berbeda terhadap penilaian tanggung jawab Direksi.
1. PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN MERUPAKAN KEWAJIBAN DIREKSI
Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menentukan bahwa RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
Selanjutnya, Pasal 79 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan didahului pemanggilan RUPS.
Ketentuan tersebut menempatkan penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagai kewajiban hukum Direksi. Artinya, Direksi wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar RUPS Tahunan diselenggarakan sesuai tenggat waktu dan prosedur yang berlaku.
Namun, kewajiban menyelenggarakan RUPS tidak berarti Direksi memiliki kewenangan untuk memastikan seluruh pemegang saham hadir atau menjamin bahwa kuorum akan terpenuhi. Kehadiran pemegang saham merupakan faktor yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Direksi.
Oleh karena itu, kegagalan RUPS mencapai kuorum tidak serta-merta membuktikan bahwa Direksi telah lalai menjalankan tugasnya.
2. KUORUM MERUPAKAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN RUPS
Berbeda dengan kewajiban Direksi, kuorum berkaitan dengan jumlah saham dengan hak suara yang harus hadir atau diwakili agar RUPS dapat dilangsungkan.
Pasal 86 ayat (1) UUPT menentukan bahwa RUPS pada umumnya dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan kuorum yang lebih besar.
Dengan demikian, meskipun Direksi telah melakukan pemanggilan secara sah dan mempersiapkan penyelenggaraan RUPS sesuai prosedur, rapat tetap tidak dapat dilangsungkan apabila kuorum yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.
Dalam keadaan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan Direksi yang telah melaksanakan kewajibannya, tetapi RUPS tidak dapat dilangsungkan karena ketidakhadiran pemegang saham.
Tidak tercapainya kuorum tidak dengan sendirinya merupakan kelalaian Direksi. Penilaiannya harus mempertimbangkan tindakan Direksi dan penyebab tidak terpenuhinya kuorum.
3. APA YANG HARUS DILAKUKAN DIREKSI APABILA KUORUM TIDAK TERPENUHI?
Tidak tercapainya kuorum tidak serta-merta mengakhiri kewajiban Direksi untuk menindaklanjuti penyelenggaraan RUPS.
Pasal 86 ayat (2) UUPT mengatur mekanisme pemanggilan RUPS kedua apabila kuorum RUPS pertama tidak terpenuhi. Selanjutnya, Pasal 86 ayat (4) mengatur kuorum RUPS kedua, sedangkan Pasal 86 ayat (5) memberikan mekanisme bagi Perseroan untuk memohon kepada ketua pengadilan negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga apabila kuorum RUPS kedua juga tidak terpenuhi.
Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa undang-undang telah mengantisipasi kemungkinan tidak terpenuhinya kuorum.
Karena itu, Direksi perlu memastikan bahwa kegagalan kuorum ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus mengenai kuorum untuk agenda tertentu dan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.
Persoalan hukum dapat timbul apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam tenggat waktu yang diwajibkan, tidak melakukan pemanggilan sesuai ketentuan, atau mengabaikan tindak lanjut yang diwajibkan setelah kuorum tidak tercapai.
4. APAKAH KEGAGALAN KUORUM MERUPAKAN PELANGGARAN FIDUCIARY DUTY?
Dalam konteks pertanggungjawaban Direksi, Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Pasal 97 ayat (2) UUPT mewajibkan setiap anggota Direksi menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Pasal 97 ayat (3) mengatur pertanggungjawaban pribadi anggota Direksi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
Dengan demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran fiduciary duty tidak cukup didasarkan pada fakta bahwa RUPS tidak terlaksana. Perlu diperiksa apakah Direksi telah memenuhi kewajiban hukumnya, apa penyebab kuorum tidak tercapai, serta tindakan apa yang dilakukan setelah kegagalan tersebut.
Apabila Direksi telah melakukan pemanggilan secara sah, menyelenggarakan rapat sesuai prosedur, mendokumentasikan tidak terpenuhinya kuorum, dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku, ketidakhadiran pemegang saham tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menyatakan Direksi lalai.
Sebaliknya, ketidakhadiran pemegang saham juga tidak dapat dijadikan alasan bagi Direksi untuk mengabaikan kewajiban hukum yang masih harus dipenuhi.
Perlu ditegaskan bahwa pelanggaran prosedural dan pertanggungjawaban pribadi Direksi merupakan dua persoalan yang berkaitan, tetapi tidak identik. Penerapan Pasal 97 ayat (3) memerlukan penilaian mengenai kesalahan atau kelalaian Direksi dan kerugian Perseroan yang ditimbulkannya.
5. KONDISI RUPS TIDAK KUORUM DAN PENILAIAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
| No. | Kondisi | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | Direksi tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam tenggat waktu yang ditentukan. | Berpotensi merupakan kelalaian Direksi. |
| 2 | Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sesuai ketentuan UUPT dan anggaran dasar. | Berpotensi merupakan kelalaian Direksi. |
| 3 | Pemegang saham tidak hadir sehingga kuorum tidak terpenuhi, meskipun pemanggilan telah dilakukan secara sah. | Tidak dengan sendirinya merupakan kelalaian Direksi. |
| 4 | Direksi menindaklanjuti kegagalan kuorum sesuai mekanisme yang berlaku. | Tidak dengan sendirinya merupakan kelalaian Direksi. |
| 5 | Direksi mengabaikan tindak lanjut yang diwajibkan setelah kuorum tidak tercapai. | Berpotensi merupakan kelalaian Direksi. |
Penilaian tersebut merupakan indikasi awal, bukan kesimpulan hukum final. Penentuan kelalaian harus didasarkan pada fakta konkret, kewajiban yang berlaku, dan tindakan Direksi. Adapun pertanggungjawaban pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT mensyaratkan adanya kerugian Perseroan akibat kesalahan atau kelalaian Direksi.
KESIMPULAN
Tidak tercapainya kuorum RUPS Tahunan dan pelanggaran fiduciary duty oleh Direksi merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.
Direksi memang berkewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang. Namun, apabila Direksi telah melakukan pemanggilan secara sah dan memenuhi prosedur yang berlaku, sedangkan kuorum tidak tercapai karena pemegang saham tidak hadir, keadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kelalaian Direksi.
Sebaliknya, ketidakhadiran pemegang saham tidak membebaskan Direksi dari kewajiban untuk menindaklanjuti kegagalan kuorum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, penilaian terhadap dugaan pelanggaran fiduciary duty harus berfokus pada apakah Direksi telah menjalankan kewajiban hukumnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, bukan semata-mata pada berhasil atau tidaknya RUPS mencapai kuorum.
Demikian, semoga bermanfaat!
