RUPS TAHUNAN BARU DILAKSANAKAN SETELAH 5 TAHUN, APAKAH HARUS DIAKUMULASI?
“Bu Lita, tahun 2026 ini katanya harus lapor RUPS Tahunan. PT kami sudah 5 tahun, tapi belum pernah buat sama sekali RUPS selama ini karena para pemegang saham selalu setuju lewat email. Kalau seperti ini, apakah RUPS Tahunannya harus diakumulasi dari 5 tahun sampai sekarang?” Pertanyaan tersebut belakangan cukup sering saya terima sejak diberlakukannya pelaporan […]
PENYESUAIAN KBLI 2025, RUPS TAHUNAN, DAN LKPM: TIGA AGENDA KEPATUHAN MENJELANG JULI 2026
Menjelang berakhirnya Semester I Tahun 2026, Pelaku Usaha di Indonesia dihadapkan pada sejumlah agenda kepatuhan yang perlu diselesaikan dalam waktu yang relatif bersamaan. Mulai dari penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, hingga penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan II/Semester I Tahun 2026. Ketiga agenda tersebut […]
KBLI 2025: BAGAIMANA MENENTUKAN PERUSAHAAN PERLU MELAKUKAN PERUBAHAN AKTA DAN PENYESUAIAN KBLI DALAM OSS?
“Bu Lita, grup perusahaan kami ada 15 PT. Gimana cara nentuin PT yang harus perubahan akta dan yang hanya penyesuaian di OSS, ya Bu?” Pertanyaan tersebut semakin sering muncul sejak implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem Online Single Submission (OSS). Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa setiap perubahan atau penyesuaian KBLI secara […]
APA ISI LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS KE KEMENTERIAN HUKUM?
“Bu Lita, dalam Laporan Tahunan yang dilaporkan ke Kementerian Hukum ada laporan pengawasan Dewan Komisaris. Apa yang harus dilaporin ya, Bu?” Pertanyaan tersebut cukup sering saya terima dari klien yang sedang menyusun Laporan Tahunan Perseroan atau mempersiapkan dokumen untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Tidak sedikit perusahaan yang mengetahui bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan […]
APAKAH GAJI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS WAJIB DILAPORKAN SECARA RINCI KE KEMENTERIAN HUKUM?
“Bu Lita, gaji Direksi dan Dewan Komisaris kan harus dicantumkan dalam Laporan Tahunan yang dilaporkan ke Kementerian Hukum. Apakah harus dirinci per orang atau cukup totalnya saja?” Pertanyaan ini cukup sering muncul sejak diberlakukannya kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Banyak Perseroan yang memahami bahwa informasi mengenai remunerasi Direksi dan […]
PERSEROAN KATEGORI APA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) KE KEMENTERIAN HUKUM?
“Bu Lita, kalau laporan keuangan perusahaan kami tidak wajib diaudit oleh akuntan publik, berarti kami tidak perlu melaporkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ya?” Tidak sedikit Perseroan yang beranggapan bahwa kewajiban penyampaian Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bergantung pada status laporan keuangan Perseroan, khususnya apakah Perseroan termasuk dalam kategori yang wajib diaudit […]
APAKAH LAPORAN KEUANGAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI HUKUM WAJIB DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK?
“Bu Lita, laporan keuangan yang dilaporkan ke AHU itu harus diaudit Akuntan Publik gak ya, Bu? Kalau iya, kami butuh waktu lebih lama karena laporan keuangan kami selama ini belum pernah diaudit.” Pertanyaan tersebut cukup sering muncul sejak diberlakukannya kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Perseroan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan merupakan pertanyaan yang […]
COMPLIANCE ALERT: LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN WAJIB DISAMPAIKAN KE SISTEM AHU KEMENKUM PER 1 JUNI 2026
Pada 25 Mei 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“AHU”) Kementerian Hukum menyelenggarakan sosialisasi mengenai implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (“Permenkum 49/2025”) tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas (“PT”). Sosialisasi ini menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha karena pemerintah secara resmi mengonfirmasi bahwa sistem penyampaian Laporan Tahunan […]
COMPLIANCE ALERT: RETAIL MODERN WAJIB IKUTI STANDAR KEMENKES DAN BPOM UNTUK SAH MENJUAL OBAT
Melalui diterbitkannya Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2026 dan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/972/2025, pemerintah resmi mengakhiri “zona abu-abu” penjualan obat bebas di retail modern seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket. Selama bertahun-tahun, praktik penjualan obat OTC (over-the-counter) di retail modern sebenarnya sudah berlangsung luas. Produk seperti obat flu, obat demam, obat maag, vitamin, hingga analgesik ringan dengan […]
MENGEJAR IZIN 2 MINGGU TANPA MENGORBANKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEHATI-HATIAN
Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan salah satu pernyataan yang cukup menarik perhatian saya: “Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita […]
