APAKAH LAPORAN KEUANGAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI HUKUM WAJIB DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK?
“Bu Lita, laporan keuangan yang dilaporkan ke AHU itu harus diaudit Akuntan Publik gak ya, Bu? Kalau iya, kami butuh waktu lebih lama karena laporan keuangan kami selama ini belum pernah diaudit.” Pertanyaan tersebut cukup sering muncul sejak diberlakukannya kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Perseroan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan merupakan pertanyaan yang […]
COMPLIANCE ALERT: LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN WAJIB DISAMPAIKAN KE SISTEM AHU KEMENKUM PER 1 JUNI 2026
Pada 25 Mei 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“AHU”) Kementerian Hukum menyelenggarakan sosialisasi mengenai implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (“Permenkum 49/2025”) tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas (“PT”). Sosialisasi ini menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha karena pemerintah secara resmi mengonfirmasi bahwa sistem penyampaian Laporan Tahunan […]
COMPLIANCE ALERT: RETAIL MODERN WAJIB IKUTI STANDAR KEMENKES DAN BPOM UNTUK SAH MENJUAL OBAT
Melalui diterbitkannya Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2026 dan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/972/2025, pemerintah resmi mengakhiri “zona abu-abu” penjualan obat bebas di retail modern seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket. Selama bertahun-tahun, praktik penjualan obat OTC (over-the-counter) di retail modern sebenarnya sudah berlangsung luas. Produk seperti obat flu, obat demam, obat maag, vitamin, hingga analgesik ringan dengan […]
MENGEJAR IZIN 2 MINGGU TANPA MENGORBANKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEHATI-HATIAN
Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan salah satu pernyataan yang cukup menarik perhatian saya: “Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita […]
LIBUR NASIONAL DIGANTI HARI LAIN, APAKAH LEMBUR TETAP WAJIB DIBAYAR?
“Bu Lita, Mei ini kan banyak libur, boleh gak ya kami gak bayar lembur pekerja saat kerja di hari libur, tapi nanti kami gantikan liburnya di hari lain?” Pertanyaan tersebut cukup sering muncul dalam praktik hubungan industrial, khususnya pada perusahaan yang tetap menjalankan operasional saat hari libur nasional, seperti sektor ritel, transportasi, kesehatan, pariwisata, media […]
BOLEHKAH PERUSAHAAN MELARANG KARYAWAN BERUTANG KE PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DALAM PERATURAN PERUSAHAAN?
“Bu Lita, apakah perusahaan boleh melarang karyawan berutang ke pinjol dalam Peraturan Perusahaan (PP)? Bukankah itu sudah masuk ranah pribadi pekerja?” Pertanyaan seperti ini semakin sering muncul seiring meningkatnya persoalan pinjaman online (pinjol) yang dampaknya tidak lagi berhenti pada urusan pribadi pekerja, tetapi mulai memengaruhi lingkungan kerja dan kepentingan perusahaan. Dalam praktik, tidak sedikit perusahaan […]
GAJI POKOK DALAM PERJANJIAN KERJA BOLEHKAH DITULIS DALAM BENTUK RANGE?
“Bu Lita, boleh gak sih kalau gaji pokok karyawan kami tulis berbasis range, misalnya ‘gaji pokok mulai dari Rp50.000.000 s.d Rp67.000.000’, karena nanti berbasiskan performa dia setiap bulan.” Dalam praktik bisnis dan manajemen SDM, sangatlah lazim apabila perusahaan memiliki struktur dan skala upah berbentuk rentang atau salary band untuk jabatan tertentu, misalnya, untuk suatu posisi […]
COMPLIANCE ALERT: PERMENHUT NO. 6 TAHUN 2026 BATASI PERDAGANGAN KARBON KEHUTANAN HANYA MELALUI SPE GRK DAN NON-SPE GRK
Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca (“GRK”) Sektor Kehutanan (“Permenhut 6/2026”) sebagai regulasi pelaksana perdagangan karbon di sektor kehutanan. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (“Perpres 110/2025”) sekaligus […]
STREAMLINING BISNIS: KAPAN ANAK PERUSAHAAN LEBIH TEPAT DI-MERGER ATAU DILIKUIDASI?
“Bu Lita, kami rencananya mau melakukan streamlining bisnis. Saat ini kami memiliki 1 holding company dan 3 anak perusahaan. Dari ketiga anak perusahaan tersebut, ada 2 entitas yang performanya sudah tidak terlalu baik dan ingin kami efisienkan. Dalam kondisi seperti ini, apakah lebih tepat dilakukan merger atau likuidasi?” Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul dalam […]
PHK KARENA PELANGGARAN MENDESAK: APAKAH PERUSAHAAN TETAP WAJIB MEMBAYAR PESANGON?
“Bu Lita, boleh gak kami gak kasih uang pesangon ke karyawan yang kami PHK karena alasan mendesak?” Dalam praktik hubungan industrial, tidak semua pelanggaran karyawan diperlakukan dengan mekanisme yang sama. Hukum ketenagakerjaan Indonesia membedakan antara pelanggaran disiplin biasa dan pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai “pelanggaran mendesak”. Perbedaan klasifikasi tersebut menjadi penting karena berdampak langsung terhadap prosedur […]
