USAHA SUDAH BERHENTI, MENGAPA MASIH DIKENAKAN SANKSI LKPM?
“Bu Lita, usaha kami dengan KBLI 63122 di Cikarang sebenarnya sudah berhenti. Produksi tidak berjalan, karyawan juga sudah tidak ada. Sekarang kami hanya menjalankan kegiatan dengan KBLI yang sama di Karawang. Tapi, kenapa di OSS kami masih mendapat peringatan karena belum lapor LKPM? Bukankah kalau usahanya sudah tutup, kewajibannya juga berhenti?” Pertanyaan seperti ini sangat […]
LKPM MULTI-KBLI DALAM SATU LOKASI: BAGAIMANA CARA MELAPORKANNYA?
“Bu Lita, perusahaan kami punya beberapa kegiatan usaha (KBLI) di satu lokasi pabrik. Semuanya memakai tanah, bangunan, bahkan tenaga kerja yang sama. Apakah semua KBLI itu harus dilaporkan LKPM-nya masing-masing?” Pertanyaan ini sering sekali saya temui ketika mendampingi pelaku usaha dalam pelatihan dan konsultasi LKPM. Banyak perusahaan, khususnya di sektor manufaktur, memang tidak berhenti pada […]
LKPM: DETAIL KECIL, DAMPAK BESAR BAGI KEPATUHAN USAHA
Banyak pengusaha masih menganggap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sekadar formalitas—isi angka, unggah, lalu selesai. Padahal, LKPM adalah dokumen hukum yang menjadi dasar pengawasan pemerintah terhadap kegiatan investasi. Artinya, kesalahan kecil sekalipun bisa berakibat besar: laporan ditolak, perusahaan ditandai janggal, bahkan memicu pemeriksaan mendalam. Dari pengalaman saya mendampingi klien, ada 10 kesalahan yang paling sering […]
DIVISI MANA SAJA DALAM INTERNAL PERUSAHAAN YANG WAJIB MENYERAHKAN DATA LKPM?
Setiap perusahaan penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM bukan sekadar formalitas administratif; laporan ini menjadi alat penting bagi pemerintah dalam memantau realisasi investasi, perkembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta kepatuhan terhadap perizinan berusaha. Namun, dalam praktiknya, banyak […]
Tidak Lapor LKPM, Bersiap Dikenakan Denda Administratif!
Memasuki bulan Oktober 2025, para pelaku usaha dan investor di Indonesia kembali diingatkan akan kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk triwulan ketiga tahun ini. Namun, ada pertanyaan penting yang kini muncul di kalangan pelaku usaha: “Apakah ada perubahan aturan atau tata cara pelaporan LKPM setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025, […]
Lupa Mengaktakan dan Melaporkan Hasil RUPS Perubahan Anggaran Dasar, Apakah Keputusan Sah?
“Bu Lita, pemegang saham kami melakukan RUPS tanggal 27 Juli 2025 lalu untuk mengubah maksud dan tujuan perusahaan. Tapi tim kami lupa mengaktakan Berita Acaranya, dan baru sadar hari ini (28 Agustus). Kalau begitu, apakah keputusan yang kemarin sah?” Kasus seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Dalam praktik sehari-hari, perusahaan bisa saja sudah melaksanakan […]
Bolehkah Perusahaan Induk Memiliki KBLI Lain Selain KBLI Aktivitas Perusahaan Holding?
“Bu Lita, kami berencana membuat Perusahaan Induk yang akan mengambil alih saham milik owner di tujuh perusahaannya. Saya cek kalau Perusahaan Induk itu ada KBLI Perusahaan Holding. Nah, kalau perusahaan induk ini mau menambahkan KBLI lain, boleh tidak Bu?” Pertanyaan ini sangat relevan, terutama bagi para pemilik bisnis yang ingin merapikan struktur kepemilikan usahanya. Membentuk […]
Paraf di Setiap Halaman Perjanjian: Wajib atau Sekadar Formalitas?
“Bu Lita, sebenarnya paraf di setiap halaman pada saat penandatanganan perjanjian itu wajib tidak? Apakah tanda tangan di bagian akhir perjanjian saja tidak cukup?” Pertanyaan ini sering ditanyakan kepada saya baik dari klien korporasi, staf legal perusahaan, maupun pelaku usaha yang sedang menandatangani kontrak penting. Banyak yang menganggap paraf hanyalah formalitas tambahan yang menyita waktu. […]
BAGAIMANA MENENTUKAN MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR DALAM PERUSAHAAN INDUK?
“Bu Lita, owner kami memutuskan untuk membentuk satu perusahaan induk untuk mempermudah pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri. Tapi, kalau perusahaan induk baru dibuat belakangan kayak gini, modalnya berapa ya, Bu?” Pertanyaan seperti ini sangat umum muncul di meja diskusi hukum dan bisnis ketika sebuah grup usaha ingin melakukan restrukturisasi. Pendirian holding company (perusahaan induk) […]
APAKAH SETIAP KBLI HARUS MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN TERSENDIRI?
“Bu Lita, apa sih bedanya AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL? Dan kalau kami punya lebih dari satu KBLI, apakah masing-masing KBLI wajib punya dokumen lingkungan atau Persetujuan Lingkungan? Costly sekali kalau begitu…” Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (Risk-Based Approach/OSS-RBA), pertanyaan diatas cukup sering diajukan oleh pelaku usaha. Pertanyaan tersebut sangatlah wajar mengingat OSS-RBA memang memperkenalkan banyak […]
