RUPS OLEH KOMISARIS: WAJIBKAH PENETAPAN PENGADILAN?
“Bu Lita, saya dengar kalau Komisaris mau selenggarakan RUPS, harus izin pengadilan dulu ya? Atau nggak perlu?” Pertanyaan ini tidak jarang muncul dalam berbagai sesi konsultasi hukum maupun pelatihan yang saya fasilitasi. Khususnya, pertanyaan ini relevan dalam konteks adanya konflik internal atau kebuntuan di tubuh perseroan, yang menyebabkan Direksi pasif, tidak menjalankan fungsinya, atau bahkan […]
DATA PRIBADI RAKYAT INDONESIA DITRANSFER KE AS UNTUK KESEPAKATAN DAGANG, BOLEHKAH?
“Bu Lita, kemarin saya baca di berita Indonesia akan mengalihkan data pribadi masyarakat ke AS sebagai bagian dari kesepakatan dagang. Memang boleh ya, Bu?” Pertanyaan ini mencuat setelah publik membaca Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang dirilis pada 22 Juli 2025 (Joint Statement). Dalam dokumen tersebut, salah satu poin […]
MEMUTAR LAGU DI RESTORAN TANPA IZIN: DIREKTUR JADI TERSANGKA
“Bu Lita, kemarin saya baca Direktur Mie Gacoan jadi tersangka karena restoran nyetel musik. Kok bisa ya, Bu?” Pertanyaan ini cukup banyak saya terima beberapa waktu terakhir, terutama dari pelaku usaha di bidang food & beverage. Topiknya cukup sensitif karena menyangkut merek yang sangat dikenal, namun isu hukumnya jauh lebih penting untuk dibahas. Bukan hanya […]
MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS: PENGADILAN ATAU ARBITRASE?
Bu Lita, saya sedang dalam penjajakan pendirian JV Company dan sedang menyusun JV Agreement. Menurut Ibu, forum penyelesaian sengketa yang lebih tepat: Pengadilan Negeri atau Arbitrase ya, Bu?” Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun sesungguhnya sangat fundamental dalam dunia bisnis, terutama saat kita berbicara mengenai kerja sama jangka panjang seperti Joint Venture (JV). Klausul penyelesaian sengketa […]
LEGAL FOR NON-LEGAL: Apakah Perjanjian Harus Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris?
“Bu Lita, sebenarnya perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk notaris gak sih, Bu?” Pertanyaan ini cukup sering muncul dalam kelas, konsultasi hukum, atau bahkan obrolan santai bersama pelaku usaha yang baru saja menyusun kerja sama atau kesepakatan bisnis. Di satu sisi, para pelaku usaha ingin memastikan bahwa dokumen perjanjian yang mereka buat benar-benar sah dan […]
APA PERBEDAAN KKKPR DAN PKKPR?
“Bu Lita, kalau kami mau menambahkan KBLI baru, tapi masih di tempat yang sama dengan usaha sekarang, kami perlu mengajukan KKKPR atau PKKPR ya, Bu?” Pertanyaan ini cukup sering saya terima dari pelaku usaha yang sedang menyesuaikan kegiatan usahanya melalui OSS RBA. Jawabannya: tergantung. Karena meskipun alamatnya sama, kita tetap harus cek status tata ruang […]
LEGAL FOR NON-LEGAL: BAGAIMANA CARA MENCARI PUTUSAN DAN MENGETAHUI PUTUSAN TERSEBUT SUDAH FINAL?
“Bu Lita, saya ingin tahu isi putusan pengadilan. Bisa dicari di mana ya? Dan bagaimana cara memastikan bahwa putusan itu sudah final?” Pertanyaan ini tidak hanya datang dari praktisi hukum internal atau pelaku usaha, tapi juga dari masyarakat umum yang ingin memahami status suatu perkara dengan lebih mandiri. Transparansi lembaga peradilan saat ini memungkinkan masyarakat […]
Melaksanakan RUPS Tahunan Lewat dari Jadwal, Sahkah?
“Bu Lita, manajemen baru sempat menggelar RUPS Tahunan bulan Juli. Padahal tahun buku kami berakhir Desember lalu. Apakah rapatnya masih sah?” Pertanyaan ini cukup sering muncul, terutama dari perusahaan menengah hingga besar yang sudah memiliki struktur organisasi lengkap namun belum membudayakan kalender tata kelola secara ketat. Meskipun sepintas terlihat administratif, keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang […]
PKWT VS PERJANJIAN KEMITRAAN
“Bu Lita, kami berencana merekrut tenaga survei freelance. Apakah sebaiknya menggunakan PKWT atau perjanjian kemitraan?” Pertanyaan seperti ini cukup sering saya terima dari pelaku usaha, terutama yang sedang memperluas jangkauan operasional ke wilayah baru. Biasanya dalam konteks perekrutan tenaga lapangan: untuk survei lokasi, validasi titik proyek, atau pengumpulan data, dengan model kerja yang tidak rutin […]
⚖️ Game Changer PP 28/2025: KBLI Pendukung Kini Bisa Jadi Sumber Pendapatan
Selama ini, KBLI Pendukung kerap dianggap sebagai elemen administratif belaka—sekadar pelengkap dalam proses perizinan OSS, bukan sesuatu yang memiliki bobot strategis dalam model bisnis perusahaan. Namun, terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 menjadi titik balik penting yang merevolusi pemahaman kita terhadap peran KBLI Pendukung Paradigma Lama vs. Paradigma Baru Di bawah rezim PP No. […]
