Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melangkah menuju Initial Public Offering (IPO), sesungguhnya ia sedang memasuki babak baru dalam perjalanan korporasinya—dari entitas tertutup menuju entitas publik yang tunduk pada pengawasan regulator, auditor, dan investor. Proses ini tidak semata urusan valuasi dan kinerja keuangan, tetapi juga ujian terhadap kematangan struktur hukum dan tata kelola perusahaan.

Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan menjadi pembicara dalam webinar “Strategic Legal & Compliance Insights for IPO Readiness” yang diselenggarakan oleh KMMB dan Certified Management Accountant. Diskusi tersebut menyoroti satu hal penting: kesiapan hukum bukan sekadar daftar periksa (checklist), tetapi refleksi kedewasaan organisasi.

Mengapa Legal Menjadi Pilar Utama IPO

IPO bukan hanya soal “siap untung”, tetapi “siap transparan”. Dalam rezim pasar modal, setiap keputusan korporasi harus dapat ditelusuri dasar hukumnya, logika bisnisnya, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), tidak hanya melihat angka, tetapi juga menilai governance story — bagaimana perusahaan membangun struktur dan proses yang kredibel.

Pada tahap inilah fungsi Legal Internal memainkan peran strategis. Selama ini, banyak perusahaan memposisikan tim hukum sebatas penyusun dokumen atau pengurus izin. Padahal, fungsi legal yang matang berperan sebagai penjaga integritas proses korporasi. Ia memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara sah, terdokumentasi, dan konsisten dengan kebijakan perusahaan.

Legal tidak lagi bekerja after the fact, ketika masalah muncul. Legal yang matang bekerja in advance, menyiapkan struktur, kontrak, dan pengamanan kepatuhan yang memungkinkan perusahaan bergerak cepat namun tetap patuh.

Kerangka Legal Maturity Model

Untuk menilai kesiapan menuju IPO, perusahaan dapat menggunakan Legal Maturity Model — kerangka yang mengukur sejauh mana fungsi hukum telah berkembang dari sekadar administratif menuju strategis.

Model ini biasanya terbagi dalam empat tingkat:

1. Basic
   Fokus pada pemenuhan dokumen hukum dasar: akta, izin, dan kontrak utama. Legal bekerja secara reaktif, belum terintegrasi dalam proses bisnis.

2. Structured
   Sudah ada prosedur internal yang jelas, document control yang konsisten, dan tata kelola yang lebih terukur. Legal mulai memastikan setiap keputusan memiliki dasar dan catatan.

3. Integrated
   Fungsi Legal mulai bersinergi dengan Finance, HR, Operasional, dan Governance. Dokumen hukum terhubung dengan sistem keuangan dan SDM. Data menjadi lebih konsisten lintas fungsi.

4. Strategic
   Legal terlibat aktif dalam perencanaan korporasi, desain struktur transaksi, pengelolaan risiko, dan corporate narrative management. Pada tahap ini, Legal menjadi business enabler—bukan sekadar pengendali kepatuhan, tetapi mitra strategis dalam pengambilan keputusan.

Perusahaan yang akan IPO idealnya sudah berada di level Integrated, atau dalam transisi menuju Strategic. Karena di level ini, Legal mampu memastikan kejelasan informasi, konsistensi keputusan, serta kesiapan menghadapi proses due diligence, audit, dan penilaian regulator.

Legal Maturity dan IPO Readiness: Dua Sisi Mata Uang

Bila kita cermati, kesiapan IPO sejatinya merupakan refleksi dari corporate governance maturity. Tidak mungkin perusahaan mencapai readiness pasar modal tanpa terlebih dahulu memiliki sistem hukum dan kepatuhan yang matang.

Berikut beberapa indikator yang dapat menunjukkan keterkaitan antara Legal Maturity dan IPO Readiness:

• Kejelasan struktur kepemilikan dan kontrol.
  Setiap lapisan kepemilikan saham dan hubungan antar entitas harus dapat dijelaskan dengan dasar hukum yang kuat. Ini penting dalam proses beneficial ownership disclosure di OJK.

• Dokumentasi dan pelaporan konsisten.
  Semua keputusan direksi, RUPS, dan transaksi material harus terdokumentasi rapi dan dapat dilacak. Regulator akan menilai konsistensi kronologis dan logika keputusan tersebut.

• Kepatuhan terhadap peraturan lintas sektor.
  Tidak cukup hanya patuh pada UU PT, tetapi juga pada ketentuan perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan, data pribadi, dan perizinan. IPO menguji kepatuhan secara holistik.

• Kematangan hubungan antara Legal dan Compliance.
  Fungsi Compliance sering kali menjadi perpanjangan dari Legal dalam konteks pasar modal. Hubungan keduanya harus solid agar laporan kepatuhan dan corporate disclosure dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kata lain, IPO bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi logis dari tata kelola yang sudah matang. Perusahaan yang memaksakan diri IPO tanpa fondasi Legal dan Compliance yang kuat berisiko menghadapi regulatory red flag di tahap verifikasi atau due diligence.

Legal as a Storyteller: Menjaga Narasi Korporasi

Menariknya, dalam proses menuju IPO, fungsi Legal juga memiliki peran naratif. Investor dan regulator tidak hanya menilai laporan keuangan, tetapi juga cerita di baliknya — bagaimana perusahaan menjelaskan hubungan antar entitas, keputusan investasi, perubahan kepemilikan, hingga kebijakan manajemen risiko.

Legal berperan memastikan narasi itu konsisten, logis, dan selaras dengan dokumen hukum. Misalnya, bila perusahaan menyatakan dalam prospektus bahwa anak usaha X berfokus pada kegiatan tertentu, maka dokumen pendirian, izin usaha, dan kontrak-kontraknya harus mencerminkan hal yang sama. Inilah fungsi alignment check yang dijaga oleh Legal.

Dalam banyak kasus, kegagalan dalam menjaga konsistensi narasi korporasi dapat menimbulkan persepsi negatif di mata regulator maupun calon investor. Sebaliknya, Legal yang matang dapat membangun kepercayaan melalui transparansi dan koherensi data.

Pertanyaan Kunci Sebelum IPO

Sebelum menentukan waktu pelaksanaan IPO, perusahaan sebaiknya melakukan refleksi mendasar:

“Sudah sampai mana fungsi Legal perusahaan saat ini, dan berada pada tingkat kematangan yang mana?”

Pertanyaan sederhana ini menjadi titik awal penyusunan roadmap IPO yang realistis dan berkelanjutan. Tidak perlu terburu-buru menuju listing jika fondasi hukum dan tata kelola belum kokoh. Sebab, yang dinilai pasar bukan hanya potensi keuntungan, tetapi juga sustainability dan credibility dari sistem perusahaan itu sendiri.

Penutup

IPO adalah puncak dari perjalanan tata kelola, bukan sekadar transaksi pasar modal.
Legal dan Compliance yang matang bukan hanya memastikan kepatuhan, tetapi menjaga reputasi dan kepercayaan — dua aset terpenting bagi perusahaan publik.

Maka, sebelum menulis prospektus, tulislah dulu peta kematangan fungsi Legal Anda.
Dari sanalah proses IPO akan dimulai,  dengan arah yang jelas dan pijakan yang kokoh.