DIREKSI RUTIN MENYELENGGARAKAN RUPS TAHUNAN, APAKAH OTOMATIS MENDAPATKAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (ACQUIT ET DE CHARGE)?
“Bu Lita, saya selaku Direktur rutin menyelenggarakan RUPS Tahunan, laporan tahunan selalu disahkan, tapi tidak pernah disebutkan pemberian acquit et de charge. Apakah ini berarti saya sudah dianggap dibebaskan dari tanggung jawab?” Dalam praktik tata kelola perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) sering diposisikan sebagai penutup siklus pengurusan Direksi dalam satu tahun buku. […]
KBLI 63122 HILANG DI KBLI 2025: APA DAMPAKNYA BAGI PLATFORM DIGITAL?
Pemberlakuan KBLI 2025 membawa satu perubahan penting yang perlu dicermati oleh pelaku usaha digital yang selama ini menggunakan KBLI 63122 (portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial), yaitu KBLI tersebut tidak lagi tercantum dalam struktur KBLI 2025. Perlu dipahami bahwa tidak lagi tercantumnya KBLI 63122 bukan berarti aktivitas usaha platform digital dihapus atau tidak […]
OSS DAN TRANSFORMASI PARADIGMA KEPATUHAN: DARI FUNCTIONAL KE STRATEGIC
Dalam rezim perizinan sebelum Online Single Submission (OSS), kepatuhan (compliance) pada umumnya dipahami sebagai fungsi administratif yang bertujuan memastikan izin usaha dapat diterbitkan dan perusahaan dapat beroperasi secara legal. Fokus utama berada pada pemenuhan persyaratan formal dan teknis perizinan. Dalam konteks ini, fungsi legal dan compliance berperan sebagai gatekeeper administratif, dengan keterlibatan yang relatif terbatas […]
APA PERBEDAAN FUNGSI LEGAL, COMPLIANCE, DAN GCG DALAM PERUSAHAAN?
“Bu Lita, sebenarnya apa sih perbedaan Legal, Compliance, dan GCG?” Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya justru sering menimbulkan kebingungan, bahkan di dalam organisasi yang sudah cukup matang. Tidak jarang ketiga fungsi ini dipersepsikan serupa, saling tumpang tindih, atau bahkan dianggap sebagai fungsi administratif semata yang tugasnya hanya menyiapkan dokumen dan memenuhi kewajiban formal. […]
Pendirian PT dengan Anak di Bawah Umur: Strategi Menjaga Kekayaan atau Bom Waktu Hukum?
Menempatkan anak di bawah umur sebagai pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) bukanlah praktik yang asing dalam dunia bisnis keluarga. Skema ini kerap dipilih sebagai bagian dari strategi pengelolaan dan pengamanan kekayaan lintas generasi. Tujuannya beragam, mulai dari menjaga agar aset usaha tetap berada dalam lingkup keluarga, mempersiapkan suksesi sejak dini, hingga memisahkan kekayaan […]
Penghitungan Masa Kerja dalam Peralihan PKWT ke PKWTT: Membaca Ulang Rumusan SEMA No. 1 Tahun 2025
Peralihan status pekerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan praktik yang lazim dalam hubungan industrial di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan yang memulai hubungan kerja dengan skema PKWT, kemudian mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap setelah jangka waktu tertentu. Praktik ini pada dasarnya sah dan tidak dilarang oleh peraturan […]
LEGAL UPDATE: PERUBAHAN KEDUA PP PENGUPAHAN TERBIT, APA DAMPAKNYA BAGI PERUSAHAAN?
“Bu Lita, saya dengar pemerintah baru menerbitkan PP Pengupahan lagi. Dampaknya apa nanti ke perusahaan, Bu?” “Betul. Pemerintah telah menetapkan PP No.49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua PP No.36 Tahun 2021sebagai Perubahan Kedua atas PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahanulasi ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menekankan pentingnya pemenuhan standar […]
KEWAJIBAN PELAPORAN RUPS TAHUNAN KEPADA MENTERI: RELASI UUPT dan PERMENKUM 49/2025
“Bu Lita, UUPT kan gak ngatur kewajiban melaporkan RUPS Tahunan ke Menkum, tapi Permenkum 49/2025 mengatur kewajiban itu. Ini Permenkum bertentangan sama UUPT ya, Bu?” Jawaban singkatnya: tidak secara otomatis bertentangan, sepanjang Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 dipahami dan diterapkan sebagai pengaturan administratif, bukan sebagai pembentukan atau perluasan kewajiban hukum substansial perseroan. Untuk menjawab pertanyaan […]
KBLI 2025 RESMI TERBIT, APA YANG BERUBAH DAN APA DAMPAKNYA BAGI PELAKU USAHA?
Melalui Rilis KBLI 2025 Copy, Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, yang ditetapkan melalui Peraturan BPS No 7 Tahun 2025 . Regulasi ini menggantikan KBLI 2020, dan ditetapkan sebagai standar baru pengelompokan aktivitas ekonomi nasional. Dokumen peraturan ini ditegaskan dalam Pasal 2 sebagai acuan standar yang digunakan dalam […]
LEGAL UPDATE: RUPS & LAPORAN TAHUNAN WAJIB DALAM AKTA NOTARIS DAN DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI HUKUM
Pada 11 Desember 2025, Menteri Hukum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam tata kelola perusahaan di Indonesia, karena untuk pertama kalinya RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan dilaporkan […]
