️ TAHAPAN USAHA DALAM PP NO. 28/2025: MEMBAWA KEJELASAN LKPM KONSTRUKSI DAN PRODUKSI
“Bu Lita, sampai sekarang saya masih belum clear—kapan sih sebenarnya kami dinyatakan siap beroperasi dan bisa lapor LKPM Tahap Produksi/Komersial?” Pertanyaan ini adalah salah satu yang paling sering diajukan pelaku usaha kepada saya. Dan memang, pertanyaan ini sangat relevan. Dalam praktiknya, banyak perusahaan kebingungan menentukan kapan suatu kegiatan usaha dianggap telah memasuki tahap konstruksi, dan […]
APAKAH SAHAM BISA JADI OBJEK INBRENG?
“Bu Lita, owner perusahaan kami berencana untuk memulai bisnis baru dan mendirikan sebuah PT. Rencananya, untuk setoran modal ke PT baru tersebut, owner saya ingin menyetor modal bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk saham. Saham bos saya yang ada di PT existing akan diinbrengkan ke PT baru. Memang bisa ya, Bu, saham menjadi objek […]
BOLEHKAH MEMBAYAR DIVIDEN DARI DANA UTANG?
“Bu Lita, boleh gak sih bayar dividen pakai dana utang? Kondisinya sebenarnya perusahaan kami saat ini profit dibanding tahun lalu yang rugi. Tapi saat ini kami keterbatasan cash, jadi kami berencana pinjam uang untuk kemudian dibayarkan ke pemegang saham.” Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dividen hanya dapat dibagikan apabila perusahaan […]
LEGAL FOR NON-LEGAL: APAKAH PERJANJIAN WAJIB DILEKATKAN METERAI?
“Bu Lita, sebenarnya perjanjian itu wajib dibubuhkan meterai nggak sih supaya sah di mata hukum?” Dalam praktik bisnis dan hukum, sering muncul pertanyaan mengenai kewajiban pemeteraian pada perjanjian. Menjawab pertanyaan ini, menurut saya pertama-tama penting untuk memahami terlebih dahulu bahwa: Pembubuhan meterai bukan salah satu syarat sah perjanjian, Meterai merupakan pajak atas dokumen. Berikut penjelasannya […]
HOW TO ENSURE A FOREIGN-ISSUED POA IS VALID FOR A GMS IN INDONESIA?
“Bu Lita, our PMA Company plans to hold its Extraordinary and Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on 27 June. However, our foreign shareholders cannot attend and intend to issue a Power of Attorney (PoA) authorizing a director of the PMA Company to represent them. Could you advise on how to ensure the PoA will […]
LEGAL FOR NON-LEGAL: ADAKAH FORMAT BAKU SOMASI?
“Bu Lita, apakah dalam hukum ada bentuk baku somasi, Bu? Saya diminta menyusun surat somasi tagihan oleh atasan, tapi saya bukan orang hukum—khawatir salah langkah.” Pertanyaan seperti ini sering sekali muncul dari rekan-rekan non-hukum yang mendapat mandat untuk menindaklanjuti wanprestasi mitra usaha, klien yang menunggak pembayaran, atau pelanggaran kontrak lainnya. Memang, surat somasi adalah alat […]
ADAKAH PAJAK TERUTANG SAAT MELAKSANAKAN DEBT TO EQUITY SWAP?
“Bu Lita, PT A punya utang ke kami Rp10 miliar, tapi sampai jatuh tempo PT A tidak bisa membayar utang tersebut. PT A menawarkan untuk mengonversi utang menjadi saham. Kalau konversi seperti ini, risiko pajaknya gimana ya, Bu?” Debt to Equity Swap (DES) atau konversi utang menjadi saham adalah strategi yang kerap digunakan ketika perusahaan […]
RUPS TIDAK MENETAPKAN GAJI DIREKTUR, BOLEHKAH KOMISARIS YANG MENENTUKAN?
“Bu Lita, saya baca tulisan Ibu yang menyebutkan bahwa gaji direktur harus ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS. Tapi selama ini, RUPS di perusahaan kami tidak pernah memutuskan soal gaji saya sebagai direktur. Karena itu, saya sebagai komisaris menentukan sendiri gaji direktur, Bu. Sebenarnya, ini boleh nggak ya Bu, secara hukum?” Pertanyaan seperti ini cukup […]
BUILDING A HOLDING COMPANY: 6 KEY CONSIDERATIONS
“Bu Lita, our company owner currently has 5 companies. He now plans to restructure his business so there will be a holding company as the parent of these 5 companies. If we do a restructuring like this, what should we watch out for, Bu?” Many business owners operating multiple legal entities eventually consider restructuring their […]
APAKAH GAJI DIREKTUR DAN KOMISARIS HARUS DIBAYAR BULANAN?
“Bu Lita, apakah gaji direktur dan komisaris memang harus dibayar bulanan? Kami sedang mempertimbangkan sistem penggajian yang lebih fleksibel. Untuk direktur, kami ingin melakukan pembayaran setiap tiga bulan sesuai dengan pencapaian KPI. Sedangkan untuk komisaris, mengingat keterlibatannya yang tidak terlalu intens, kami ingin memberikan kompensasi lump sum setahun sekali. Apakah ini diperbolehkan secara hukum?” Pertanyaan […]
