“Bu Lita, dokumen yang kami unggah di OSS ternyata keliru. Sebelum sempat kami perbaiki, izin sudah terbit dengan status ‘disetujui otomatis oleh sistem (fiktif positif)’. Kalau sudah terbit seperti ini, berarti tidak perlu diperbaiki lagi ya, Bu?”

Pertanyaan ini disampaikan salah satu peserta pada sesi tanya jawab dalam In-House Training OSS Legal Compliance yang kami selenggarakan minggu lalu. Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, namun justru mencerminkan salah satu kesalahpahaman paling umum dalam proses perizinan berbasis risiko: anggapan bahwa izin yang terbit melalui mekanisme Fiktif Positif otomatis aman dan dapat digunakan tanpa koreksi tambahan.

Pemahaman tersebut penting untuk iluruskan, terutama karena mekanisme Fiktif Positif memang dirancang untuk memberikan kepastian administratif, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan verifikasi substansi yang menjadi kewajiban pemerintah.

A. Fiktif Positif sebagai Mekanisme Hukum

Fiktif Positif adalah ketentuan yang menyatakan bahwa permohonan perizinan berusaha dianggap disetujui secara hukum apabila tidak ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah (K/L/PD) dalam batas waktu tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 230 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Esensi Fiktif Positif terletak pada kepastian hukum. Pelaku usaha tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa batas waktu ketika dokumen telah lengkap dan permohonan telah diajukan secara sah. Negara berkewajiban memastikan ada keputusan, dan apabila instansi tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sistem yang mengambil alih.

Namun, kepastian waktu tidak identik dengan kepastian substantif. Fiktif Positif hanya memastikan terbitnya keputusan, bukan kebenaran isi permohonan.

B. Peran Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) merupakan batas waktu resmi yang diberikan kepada K/L/PD untuk menindaklanjuti permohonan. SLA diterapkan pada tahapan:

• Persyaratan Dasar (PD)

• Perizinan Berusaha (PB)

• Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

• Verifikasi administratif

Ketika SLA berakhir tanpa adanya keputusan instansi, OSS menerbitkan izin secara otomatis melalui mekanisme Fiktif Positif. Proses ini merupakan manifestasi dari prinsip kepastian layanan publik.

Namun, sistem OSS hanya membaca durasi, bukan akurasi. Sistem tidak bisa membedakan apakah dokumen benar, keliru, atau memerlukan klarifikasi. Kecepatan diperoleh, tetapi akurasi tetap harus diuji melalui tahap lain.

C. Fiktif Positif Tidak Menghapus Penelitian Substantif

Meskipun izin telah terbit melalui Fiktif Positif, kewenangan instansi teknis untuk melakukan penelitian substantif tetap utuh. Pemerintah tetap berhak dan berkewajiban melakukan:

• pemeriksaan kesesuaian dokumen,

• klarifikasi tambahan,

• inspeksi lapangan,

• evaluasi pemenuhan komitmen,

• pembekuan izin,

• bahkan pencabutan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Keberlakuan izin secara administratif tidak menghalangi negara untuk memastikan bahwa standar teknis, keselamatan, lingkungan hidup, dan ketentuan sektoral lainnya telah dipenuhi. Inilah titik yang paling sering terlewatkan oleh pelaku usaha. Fiktif Positif bukan bentuk “bypass” terhadap substansi permohonan.

D. Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga akurasi data dan dokumen. Kesalahan unggah data, seperti yang dialami oleh peserta training, tetap harus diperbaiki melalui mekanisme klarifikasi atau lampiran perbaikan yang ditujukan kepada instansi teknis. Ketidaksesuaian data dapat menjadi dasar pembatalan izin, meskipun izin tersebut terbit melalui Fiktif Positif.

Rekam jejak upaya perbaikan menjadi sangat penting untuk keperluan audit, evaluasi berkala, dan pemeriksaan kepatuhan. Jejak digital menunjukkan good faith dan membantu menurunkan risiko administratif di kemudian hari.

Izin Fiktif Positif tidak dapat diperlakukan sebagai tameng hukum. Substansi permohonan tetap menjadi faktor utama dalam menentukan legalitas dan keberlakuan izin. Kecepatan sistem tidak pernah dapat menggantikan ketepatan dokumen.

E. Menata Strategi Kepatuhan Lewat KBLI Fiktif Positif

Pemerintah telah menetapkan 258 KBLI yang dapat diproses melalui mekanisme Fiktif Positif. Daftar tersebut penting untuk memastikan strategi perizinan perusahaan berjalan lebih efisien dan terukur. Kegiatan usaha yang termasuk dalam daftar tersebut dapat memperoleh percepatan administratif, sementara kegiatan usaha berisiko menengah tinggi atau risiko tinggi tetap akan melalui verifikasi substantif yang ketat.

Pemahaman atas daftar KBLI Fiktif Positif membantu perusahaan menyusun perencanaan perizinan, memetakan waktu operasional, dan menyiapkan dokumen sesuai standar risiko.

Berikut ini merupakan 258 KBLI Fiktif Positif – ms words

Izin yang terbit cepat memang memberi rasa lega. Namun, rasa lega tidak selalu berarti aman. Fiktif Positif memastikan kepastian administratif, tetapi kepastian substansi tetap berada di tangan pelaku usaha dan instansi teknis. Dalam konteks OSS, pelaku usaha harus memahami bahwa kecepatan bukanlah pengganti ketepatan.

Semoga bermanfaat.