DIVISI MANA SAJA DALAM INTERNAL PERUSAHAAN YANG WAJIB MENYERAHKAN DATA LKPM?
Setiap perusahaan penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM bukan sekadar formalitas administratif; laporan ini menjadi alat penting bagi pemerintah dalam memantau realisasi investasi, perkembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta kepatuhan terhadap perizinan berusaha. Namun, dalam praktiknya, banyak […]
Tidak Lapor LKPM, Bersiap Dikenakan Denda Administratif!
Memasuki bulan Oktober 2025, para pelaku usaha dan investor di Indonesia kembali diingatkan akan kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk triwulan ketiga tahun ini. Namun, ada pertanyaan penting yang kini muncul di kalangan pelaku usaha: “Apakah ada perubahan aturan atau tata cara pelaporan LKPM setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025, […]
Lupa Mengaktakan dan Melaporkan Hasil RUPS Perubahan Anggaran Dasar, Apakah Keputusan Sah?
“Bu Lita, pemegang saham kami melakukan RUPS tanggal 27 Juli 2025 lalu untuk mengubah maksud dan tujuan perusahaan. Tapi tim kami lupa mengaktakan Berita Acaranya, dan baru sadar hari ini (28 Agustus). Kalau begitu, apakah keputusan yang kemarin sah?” Kasus seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Dalam praktik sehari-hari, perusahaan bisa saja sudah melaksanakan […]
Bolehkah Perusahaan Induk Memiliki KBLI Lain Selain KBLI Aktivitas Perusahaan Holding?
“Bu Lita, kami berencana membuat Perusahaan Induk yang akan mengambil alih saham milik owner di tujuh perusahaannya. Saya cek kalau Perusahaan Induk itu ada KBLI Perusahaan Holding. Nah, kalau perusahaan induk ini mau menambahkan KBLI lain, boleh tidak Bu?” Pertanyaan ini sangat relevan, terutama bagi para pemilik bisnis yang ingin merapikan struktur kepemilikan usahanya. Membentuk […]
Paraf di Setiap Halaman Perjanjian: Wajib atau Sekadar Formalitas?
“Bu Lita, sebenarnya paraf di setiap halaman pada saat penandatanganan perjanjian itu wajib tidak? Apakah tanda tangan di bagian akhir perjanjian saja tidak cukup?” Pertanyaan ini sering ditanyakan kepada saya baik dari klien korporasi, staf legal perusahaan, maupun pelaku usaha yang sedang menandatangani kontrak penting. Banyak yang menganggap paraf hanyalah formalitas tambahan yang menyita waktu. […]
BAGAIMANA MENENTUKAN MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR DALAM PERUSAHAAN INDUK?
“Bu Lita, owner kami memutuskan untuk membentuk satu perusahaan induk untuk mempermudah pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri. Tapi, kalau perusahaan induk baru dibuat belakangan kayak gini, modalnya berapa ya, Bu?” Pertanyaan seperti ini sangat umum muncul di meja diskusi hukum dan bisnis ketika sebuah grup usaha ingin melakukan restrukturisasi. Pendirian holding company (perusahaan induk) […]
APAKAH SETIAP KBLI HARUS MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN TERSENDIRI?
“Bu Lita, apa sih bedanya AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL? Dan kalau kami punya lebih dari satu KBLI, apakah masing-masing KBLI wajib punya dokumen lingkungan atau Persetujuan Lingkungan? Costly sekali kalau begitu…” Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (Risk-Based Approach/OSS-RBA), pertanyaan diatas cukup sering diajukan oleh pelaku usaha. Pertanyaan tersebut sangatlah wajar mengingat OSS-RBA memang memperkenalkan banyak […]
RUPS OLEH KOMISARIS: WAJIBKAH PENETAPAN PENGADILAN?
“Bu Lita, saya dengar kalau Komisaris mau selenggarakan RUPS, harus izin pengadilan dulu ya? Atau nggak perlu?” Pertanyaan ini tidak jarang muncul dalam berbagai sesi konsultasi hukum maupun pelatihan yang saya fasilitasi. Khususnya, pertanyaan ini relevan dalam konteks adanya konflik internal atau kebuntuan di tubuh perseroan, yang menyebabkan Direksi pasif, tidak menjalankan fungsinya, atau bahkan […]
DATA PRIBADI RAKYAT INDONESIA DITRANSFER KE AS UNTUK KESEPAKATAN DAGANG, BOLEHKAH?
“Bu Lita, kemarin saya baca di berita Indonesia akan mengalihkan data pribadi masyarakat ke AS sebagai bagian dari kesepakatan dagang. Memang boleh ya, Bu?” Pertanyaan ini mencuat setelah publik membaca Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang dirilis pada 22 Juli 2025 (Joint Statement). Dalam dokumen tersebut, salah satu poin […]
MEMUTAR LAGU DI RESTORAN TANPA IZIN: DIREKTUR JADI TERSANGKA
“Bu Lita, kemarin saya baca Direktur Mie Gacoan jadi tersangka karena restoran nyetel musik. Kok bisa ya, Bu?” Pertanyaan ini cukup banyak saya terima beberapa waktu terakhir, terutama dari pelaku usaha di bidang food & beverage. Topiknya cukup sensitif karena menyangkut merek yang sangat dikenal, namun isu hukumnya jauh lebih penting untuk dibahas. Bukan hanya […]
