DATA PRIBADI RAKYAT INDONESIA DITRANSFER KE AS UNTUK KESEPAKATAN DAGANG, BOLEHKAH?
“Bu Lita, kemarin saya baca di berita Indonesia akan mengalihkan data pribadi masyarakat ke AS sebagai bagian dari kesepakatan dagang. Memang boleh ya, Bu?” Pertanyaan ini mencuat setelah publik membaca Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang dirilis pada 22 Juli 2025 (Joint Statement). Dalam dokumen tersebut, salah satu poin […]
MEMUTAR LAGU DI RESTORAN TANPA IZIN: DIREKTUR JADI TERSANGKA
“Bu Lita, kemarin saya baca Direktur Mie Gacoan jadi tersangka karena restoran nyetel musik. Kok bisa ya, Bu?” Pertanyaan ini cukup banyak saya terima beberapa waktu terakhir, terutama dari pelaku usaha di bidang food & beverage. Topiknya cukup sensitif karena menyangkut merek yang sangat dikenal, namun isu hukumnya jauh lebih penting untuk dibahas. Bukan hanya […]
LEGAL FOR NON-LEGAL: Apakah Perjanjian Harus Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris?
“Bu Lita, sebenarnya perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk notaris gak sih, Bu?” Pertanyaan ini cukup sering muncul dalam kelas, konsultasi hukum, atau bahkan obrolan santai bersama pelaku usaha yang baru saja menyusun kerja sama atau kesepakatan bisnis. Di satu sisi, para pelaku usaha ingin memastikan bahwa dokumen perjanjian yang mereka buat benar-benar sah dan […]
LEGAL FOR NON-LEGAL: BAGAIMANA CARA MENCARI PUTUSAN DAN MENGETAHUI PUTUSAN TERSEBUT SUDAH FINAL?
“Bu Lita, saya ingin tahu isi putusan pengadilan. Bisa dicari di mana ya? Dan bagaimana cara memastikan bahwa putusan itu sudah final?” Pertanyaan ini tidak hanya datang dari praktisi hukum internal atau pelaku usaha, tapi juga dari masyarakat umum yang ingin memahami status suatu perkara dengan lebih mandiri. Transparansi lembaga peradilan saat ini memungkinkan masyarakat […]
️ TAHAPAN USAHA DALAM PP NO. 28/2025: MEMBAWA KEJELASAN LKPM KONSTRUKSI DAN PRODUKSI
“Bu Lita, sampai sekarang saya masih belum clear—kapan sih sebenarnya kami dinyatakan siap beroperasi dan bisa lapor LKPM Tahap Produksi/Komersial?” Pertanyaan ini adalah salah satu yang paling sering diajukan pelaku usaha kepada saya. Dan memang, pertanyaan ini sangat relevan. Dalam praktiknya, banyak perusahaan kebingungan menentukan kapan suatu kegiatan usaha dianggap telah memasuki tahap konstruksi, dan […]
BOLEHKAH MEMBAYAR DIVIDEN DARI DANA UTANG?
“Bu Lita, boleh gak sih bayar dividen pakai dana utang? Kondisinya sebenarnya perusahaan kami saat ini profit dibanding tahun lalu yang rugi. Tapi saat ini kami keterbatasan cash, jadi kami berencana pinjam uang untuk kemudian dibayarkan ke pemegang saham.” Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dividen hanya dapat dibagikan apabila perusahaan […]
RUPS TIDAK MENETAPKAN GAJI DIREKTUR, BOLEHKAH KOMISARIS YANG MENENTUKAN?
“Bu Lita, saya baca tulisan Ibu yang menyebutkan bahwa gaji direktur harus ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS. Tapi selama ini, RUPS di perusahaan kami tidak pernah memutuskan soal gaji saya sebagai direktur. Karena itu, saya sebagai komisaris menentukan sendiri gaji direktur, Bu. Sebenarnya, ini boleh nggak ya Bu, secara hukum?” Pertanyaan seperti ini cukup […]
BUILDING A HOLDING COMPANY: 6 KEY CONSIDERATIONS
“Bu Lita, our company owner currently has 5 companies. He now plans to restructure his business so there will be a holding company as the parent of these 5 companies. If we do a restructuring like this, what should we watch out for, Bu?” Many business owners operating multiple legal entities eventually consider restructuring their […]
APAKAH GAJI DIREKTUR DAN KOMISARIS HARUS DIBAYAR BULANAN?
“Bu Lita, apakah gaji direktur dan komisaris memang harus dibayar bulanan? Kami sedang mempertimbangkan sistem penggajian yang lebih fleksibel. Untuk direktur, kami ingin melakukan pembayaran setiap tiga bulan sesuai dengan pencapaian KPI. Sedangkan untuk komisaris, mengingat keterlibatannya yang tidak terlalu intens, kami ingin memberikan kompensasi lump sum setahun sekali. Apakah ini diperbolehkan secara hukum?” Pertanyaan […]
HATI-HATI, PENGHAPUSAN PIUTANG PEMEGANG SAHAM BISA TIMBULKAN UTANG PAJAK BARU
“Bu Lita, kami rencananya mau likuidasi salah satu perusahaan kami. Kata Ibu, syarat utama likuidasi harus tidak ada utang ya, Bu. Kami tidak punya utang ke pihak ketiga mana pun, hanya ke pemegang saham. Kalau pemegang saham bersedia menghapus piutang, prosesnya bisa langsung jalan kan, Bu?” Pertanyaan seperti ini cukup sering saya terima. Pertanyaan yang […]
