BISAKAH PERSEROAN MELAKUKAN BUYBACK DAN KONSINYASI UNTUK MEMAKSA PEMEGANG SAHAM KELUAR DALAM PROSES AKUISISI?
“Bu Lita, perusahaan kami sedang dalam proses akuisisi. Ada satu pemegang saham yang tidak mau menjual sahamnya. Kalau begitu, apakah perseroan bisa melakukan buyback atas sahamnya saja? Kalau dia tetap menolak menerima pembayaran, apakah uang pembelian sahamnya bisa dikonsinyasikan ke pengadilan supaya saham tersebut dianggap sudah beralih?” Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul dalam transaksi […]
APAKAH MERGER TETAP SAH KETIKA MERGING COMPANY MEMILIKI UTANG PAJAK?
“Bu Lita, kami berencana merger dan akan menjadi surviving company. Dari hasil tax due diligence, kami menemukan utang pajak merging company cukup besar, bahkan kemungkinan masih ada hidden tax exposure. Dalam kondisi seperti ini, apakah secara hukum mergernya masih bisa dilakukan?” Dalam praktik merger dan akuisisi, pertanyaan mengenai utang pajak merging company hampir selalu muncul […]
MENGEJAR IZIN 2 MINGGU TANPA MENGORBANKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEHATI-HATIAN
Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan salah satu pernyataan yang cukup menarik perhatian saya: “Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita […]
APA PERBEDAAN FUNGSI LEGAL, COMPLIANCE, DAN GCG DALAM PERUSAHAAN?
“Bu Lita, sebenarnya apa sih perbedaan Legal, Compliance, dan GCG?” Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya justru sering menimbulkan kebingungan, bahkan di dalam organisasi yang sudah cukup matang. Tidak jarang ketiga fungsi ini dipersepsikan serupa, saling tumpang tindih, atau bahkan dianggap sebagai fungsi administratif semata yang tugasnya hanya menyiapkan dokumen dan memenuhi kewajiban formal. […]
SPA vs CSPA: KAPAN DIGUNAKAN DAN BAGAIMANA MENENTUKAN STRATEGI YANG TEPAT?
“Bu Lita, dalam transaksi jual beli saham, kapan cukup pakai SPA saja dan kapan perlu dibuat CSPA lebih dulu? Kalau CSPA sudah ditandatangani dan seluruh Condition Precedent sudah terpenuhi, apakah otomatis berlaku, atau tetap perlu SPA terpisah?” Pertanyaan ini sering saya terima dalam proses negosiasi investasi maupun corporate restructuring. Jawabannya bukan hanya soal memilih template […]
VERIFIKASI SUBSTANTIF PERUBAHAN DATA PERSEROAN: ANTARA AKURASI DATA DAN EFISIENSI PROSES
Sejak 27 Oktober 2025, dunia hukum korporasi Indonesia memasuki fase baru digitalisasi. Kini, setiap akta perubahan Perseroan yang diinput oleh notaris ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online) wajib melalui proses Verifikasi Substantif. Dengan penerapan kebijakan ini, Surat Penerimaan Pemberitahuan (SP) dari Menteri Hukum dan HAM tidak lagi terbit secara otomatis sebagaimana sebelumnya. Langkah […]
LKPM: DETAIL KECIL, DAMPAK BESAR BAGI KEPATUHAN USAHA
Banyak pengusaha masih menganggap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sekadar formalitas—isi angka, unggah, lalu selesai. Padahal, LKPM adalah dokumen hukum yang menjadi dasar pengawasan pemerintah terhadap kegiatan investasi. Artinya, kesalahan kecil sekalipun bisa berakibat besar: laporan ditolak, perusahaan ditandai janggal, bahkan memicu pemeriksaan mendalam. Dari pengalaman saya mendampingi klien, ada 10 kesalahan yang paling sering […]
DATA PRIBADI RAKYAT INDONESIA DITRANSFER KE AS UNTUK KESEPAKATAN DAGANG, BOLEHKAH?
“Bu Lita, kemarin saya baca di berita Indonesia akan mengalihkan data pribadi masyarakat ke AS sebagai bagian dari kesepakatan dagang. Memang boleh ya, Bu?” Pertanyaan ini mencuat setelah publik membaca Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang dirilis pada 22 Juli 2025 (Joint Statement). Dalam dokumen tersebut, salah satu poin […]
MEMUTAR LAGU DI RESTORAN TANPA IZIN: DIREKTUR JADI TERSANGKA
“Bu Lita, kemarin saya baca Direktur Mie Gacoan jadi tersangka karena restoran nyetel musik. Kok bisa ya, Bu?” Pertanyaan ini cukup banyak saya terima beberapa waktu terakhir, terutama dari pelaku usaha di bidang food & beverage. Topiknya cukup sensitif karena menyangkut merek yang sangat dikenal, namun isu hukumnya jauh lebih penting untuk dibahas. Bukan hanya […]
LEGAL FOR NON-LEGAL: Apakah Perjanjian Harus Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris?
“Bu Lita, sebenarnya perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk notaris gak sih, Bu?” Pertanyaan ini cukup sering muncul dalam kelas, konsultasi hukum, atau bahkan obrolan santai bersama pelaku usaha yang baru saja menyusun kerja sama atau kesepakatan bisnis. Di satu sisi, para pelaku usaha ingin memastikan bahwa dokumen perjanjian yang mereka buat benar-benar sah dan […]
