Alhamdulillah pada 9 September 2022 lalu, saya dan Pak Bimo Prasetio berkesempatan untuk menjadi salah narasumber dalam forum Diskusi Hukum Bersama Praktisi yang digagas oleh Visioner Law Office di Hotel Mercure Mirama, Surabaya.
Adapun dalam forum tersebut kami banyak membahas seluk-beluk pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA) dari masa ke masa.
Jika dahulu, saat akan mendirikan PT PMA, dokumen pendahuluan yang biasa dibuat biasanya hanya sebatas Joint Venture Agreement yang kemudian dituangkan dalam Akta Pendirian yang berisi Anggaran Dasar berbentuk akta otentik.
Namun, seiring berkembangnya bisnis dan maraknya start-up, banyak sekali dokumen pendahuluan yang dibuat sebelum akhirnya membuat Akta Pendirian, seperti misalnya:
– Termsheet (TS)
– Shareholders Agreement (SA)
– Shares Subscription Agremeent (SSA)
(selanjutnya disebut Dokumen Pendahuluan)
Pertanyaan yang muncul dengan hadirnya Dokumen Pendahuluan adalah:
1. Bagaimana memastikan klausul dalam Dokumen Pendahuluan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia,
2. Bagaimana memastikan Dokumen Pendahuluan dan Anggaran Dasar (AD) serta memahami posisi masing-masing dokumen tersebut, apabila terjadi konflik.
Pemahaman mengenai Dokumen Pendahuluan tersebut sangat penting untuk dipahami praktisi hukum yang terkait dengan pendirian PT PMA, sebab Dokumen Pendahuluan tidak hanya berdampak pada bagaimana struktur AD, namun juga bagaimana perusahaan nantinya akan dijalankan.
Hal tersebut semata-mata agar memitigasi konflik antar para pendiri/pemegang saham dan menghindari isi dari Dokumen Pendahuluan menjadi batal demi hukum.
Lebih lanjut, bagi corporate lawyer, penting sekali untuk memberi saran yang benar dan tepat mengenai posisi dan kedudukan Dokumen Pendahuluan dengan AD.
Sedangkan, bagi notaris, menurut hemat saya sangat disarankan untuk bertanya kepada para penghadap apakah mereka pernah membuat Dokumen Pendahuluan dan sebisa mungkin menuangkannya dalam AD yang akan ia aktakan.
