“Bu Lita, dalam OSS kita kan diminta mengisi perkiraan jangka waktu mulai beroperasi komersial. Kami mengisinya berdasarkan apa ya, Bu? Tanggal perkiraan kami selesai urus izin, kan? Soalnya tanpa izin kami tidak bisa beroperasi.”

Dalam sistem OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach), setiap Pelaku Usaha yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha diminta mengisi perkiraan jangka waktu mulai beroperasi komersial. Pertanyaan ini cukup sering menjadi diskusi: “Perkiraan ini didasarkan pada apa? Apakah berdasarkan kapan seluruh izin selesai diterbitkan?” Pertanyaan tersebut terlihat sederhana, namun jawabannya memengaruhi kualitas kepatuhan investasi dan keberlanjutan izin usaha.

Pengisian jangka waktu mulai beroperasi komersial sering kali dipandang hanya sebagai persyaratan administratif. Banyak perusahaan sekadar memasukkan tanggal standar, meniru rencana bisnis, atau bahkan mengisi secara cepat agar proses OSS dapat dilanjutkan. Namun secara hukum, ketentuan ini bukan sekadar isian. Ia merupakan pernyataan komitmen realisasi penanaman modal yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melakukan pembinaan, evaluasi, dan pemantauan investasi.

Perkiraan jangka waktu mulai operasional/komersial tidak ditentukan semata-mata oleh kapan seluruh izin akan diperoleh. Memang benar, perizinan teknis tertentu harus diselesaikan sebelum kegiatan usaha dijalankan. Namun alur perizinan berlangsung paralel dengan proses persiapan usaha, bukan secara berurutan. Artinya, kesesuaian tanggal operasional tidak bergantung hanya pada dokumen izin, tetapi terutama pada kesiapan kegiatan usaha secara fisik dan teknis.

Untuk itu, penetapan jangka waktu mulai komersial harus didasarkan pada timeline realisasi proyek yang mencakup:

1. Penyelesaian desain dan rencana teknis (engineering planning).

2. Pengadaan atau penguasaan lahan, gedung, atau fasilitas serupa.

3. Konstruksi atau renovasi fasilitas operasional.

4. Pengadaan, pengiriman, pemasangan, dan commissioning mesin serta peralatan produksi.

5. Persiapan tenaga kerja operasional, standar operasional prosedur, dan sistem pendukung internal.

Dengan kata lain, tanggal operasional mencerminkan kesiapan produksi atau layanan, bukan semata kesiapan administratif. Hal ini penting karena pengawasan realisasi investasi dilakukan bukan melalui jumlah izin yang telah diterbitkan, tetapi melalui pelaporan LKPM.

Dalam LKPM, perusahaan baru dapat menyatakan diri memasuki Tahap Produksi apabila telah merealisasikan sekurang-kurangnya 90% modal tetap, termasuk tanah, bangunan, mesin, utilitas, dan sarana pendukungnya. Pemerintah membaca dan menilai progres usaha melalui realisasi fisik investasi, bukan asumsi rencana atau administrasi dokumen. Apabila jangka waktu yang diinput terlalu optimistis atau tidak berbasis data teknis, maka perusahaan berpotensi menghadapi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi saat melaporkan LKPM.

Pada titik ini, investasi dapat terlihat sebagai idle project atau proyek yang tidak berkembang sesuai komitmen awal. Situasi ini tidak hanya berdampak pada persepsi regulator, tetapi juga kredibilitas perusahaan di mata pemodal, perbankan, atau mitra usaha.

Selain itu, Pasal 198 Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 memberikan konsekuensi yang tegas. Apabila:

1. Dalam 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan tidak terdapat persiapan kegiatan usaha, atau

2. Hingga melewati jangka waktu operasional yang telah ditetapkan standar kegiatan usaha belum dipenuhi,

maka Sertifikat Standar (belum terverifikasi) dapat dicabut secara otomatis oleh Sistem OSS. Pencabutan tersebut kemudian diikuti dengan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. Artinya, penetapan jangka waktu operasional memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap kelangsungan izin usaha, bukan sekadar menjadi catatan internal perusahaan.

Untuk membantu Pelaku Usaha menetapkan jangka waktu yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah telah menetapkan Panduan Jangka Waktu Perkiraan Mulai Operasional/Komersial berdasarkan sektor usaha dan kebutuhan pembangunan fasilitas.PANDUAN JANGKA WAKTU PERKIRAAN MULAI OPERASIONAL DAN KOMERSIAL – 10.11.25 Panduan ini menyajikan rentang waktu realistis berdasarkan karakteristik kegiatan usaha dan kompleksitas proyek.

Dengan demikian, pengisian jangka waktu mulai beroperasi komersial dalam OSS RBA harus dilakukan secara cermat, berbasis data, dan selaras dengan realisasi fisik proyek, bukan sekadar didorong oleh asumsi kapan izin akan selesai.

Bagi perusahaan, hal ini bukan semata soal kepatuhan. Ia merupakan bagian dari tata kelola investasi yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Keakuratan dalam menetapkan timeline operasional mencerminkan keseriusan, perencanaan matang, serta kredibilitas perusahaan dalam melaksanakan komitmen investasinya.

Dengan kata lain, tanggal operasional adalah pernyataan kesiapan, bukan perkiraan administratif.