DALUWARSA GUGATAN PHK, 1 TAHUN SEJAK SURAT PHK ATAU SEJAK MEDIASI GAGAL?
“Bu Lita, ada karyawan yang kami PHK pada 1 September 2024 dan kami tidak mencapai kesepakatan saat mediasi di Juni 2025. Nah, pada 2 September 2025, karyawan menghubungi HR dan menyatakan akan mengajukan gugatan. Bukankah sudah lewat 1 tahun sejak PHK?” Pertanyaan seperti ilustrasi diatas sering muncul ketika perusahaan beranggapan bahwa sengketa telah selesai setelah […]
Gadai Saham vs Convertible Loan: Mana Instrumen yang Paling Melindungi Kreditur?
“Bu Lita, kalau saya memberikan pinjaman kepada perusahaan, lebih tepat saya meminta jaminan berupa gadai saham atau menggunakan convertible loan?” Pertanyaan ini sering muncul dalam transaksi pembiayaan korporasi, baik dari investor individu, perusahaan, maupun pihak yang ingin memberikan pinjaman kepada suatu PT tanpa menjadi pemegang saham sejak awal. Pertanyaannya tampak sederhana, namun substansi hukumnya dalam […]
FIKTIF POSITIF DALAM OSS: KEPASTIAN ADMINISTRATIF, BUKAN VALIDASI SUBSTANSI PERIZINAN
“Bu Lita, dokumen yang kami unggah di OSS ternyata keliru. Sebelum sempat kami perbaiki, izin sudah terbit dengan status ‘disetujui otomatis oleh sistem (fiktif positif)’. Kalau sudah terbit seperti ini, berarti tidak perlu diperbaiki lagi ya, Bu?” Pertanyaan ini disampaikan salah satu peserta pada sesi tanya jawab dalam In-House Training OSS Legal Compliance yang kami […]
ESOP: PEMBERIAN PERUSAHAAN ATAU PEMBELIAN OLEH KARYAWAN
“Bu Lita, di perusahaan kami sedang dibahas program ESOP. Pertanyaannya sederhana: apakah sahamnya diberikan gratis oleh perusahaan, atau dibeli oleh karyawan?” Pertanyaan ini muncul tidak hanya di perusahaan besar yang bersiap IPO, tetapi juga di perusahaan yang sedang memperkuat budaya ownership di internal. Skema Employee Stock Ownership Plan (ESOP) dipandang sebagai salah satu instrumen paling […]
SAHAM MINORITAS, KEWENANGAN MAYORITAS: INI STRATEGINYA
“Bu Lita, saya diajak kerja sama. Saya menjalankan operasional dan membawa keahlian. Namun karena modal lebih besar dari pihak lain, saya hanya diberi porsi saham kecil. Dalam posisi seperti ini, bagaimana saya memastikan tetap memiliki suara strategis?” Pertanyaan seperti ini sering muncul dari profesional atau co-founder yang terlibat dalam pendirian bisnis baru. Mereka membawa kemampuan […]
LEGAL MATURITY: PONDASI MENUJU IPO READINESS
Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melangkah menuju Initial Public Offering (IPO), sesungguhnya ia sedang memasuki babak baru dalam perjalanan korporasinya—dari entitas tertutup menuju entitas publik yang tunduk pada pengawasan regulator, auditor, dan investor. Proses ini tidak semata urusan valuasi dan kinerja keuangan, tetapi juga ujian terhadap kematangan struktur hukum dan tata kelola perusahaan. Beberapa waktu […]
PENGENDALIAN PERUSAHAAN ANAK OLEH HOLDING: WASPADA PIERCING THE CORPORATE VEIL
“Bu Lita, kami mau membuat perusahaan holding. Nantinya holding akan melakukan helicopter view atas seluruh perusahaan anak, sekaligus mengambil keputusan strategis yang mengikat. Ini bisa kan, Bu?” Pertanyaan tersebut kerap muncul dalam penataan struktur grup usaha, terutama ketika pemilik ingin menciptakan sentralisasi kendali dan arah strategis. Istilah Holding Company memang tidak disebut secara eksplisit dalam […]
RUPS PERTAMA SEJAK PENDIRIAN PT: MEKANISME PERLINDUNGAN PENDIRI DARI RISIKO TANGGUNG JAWAB PRIBADI
“Bu Lita, sebelum PT kami berdiri, saya sudah menandatangani PPJB atas nama pribadi untuk kebutuhan proyek perusahaan. Sekarang PT-nya sudah resmi. Perjanjian itu otomatis menjadi tanggung jawab PT, atau tetap menjadi tanggung jawab saya pribadi?” Pertanyaan tersebut sangat lazim dalam proses pembentukan Perseroan, terutama ketika pendiri telah melakukan tindakan hukum tertentu sebelum status badan hukum […]
PENGISIAN PERKIRAAN MULAI BEROPERASI KOMERSIAL DALAM OSS RBA: KOMITMEN, REALISASI, DAN KREDIBILITAS INVESTASI
“Bu Lita, dalam OSS kita kan diminta mengisi perkiraan jangka waktu mulai beroperasi komersial. Kami mengisinya berdasarkan apa ya, Bu? Tanggal perkiraan kami selesai urus izin, kan? Soalnya tanpa izin kami tidak bisa beroperasi.” Dalam sistem OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach), setiap Pelaku Usaha yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan […]
OSS-RBA WAJIBKAN PERENCANAAN DAN REALISASI PENYERAPAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) menghadirkan perubahan mendasar dalam pengelolaan perizinan investasi di Indonesia. Fungsi OSS tidak lagi dipahami sebagai platform administratif yang hanya mengeluarkan Nomor Induk Berusaha, izin operasional, atau persetujuan lokasi. Arah kebijakan terbaru memperlihatkan pergeseran menuju instrumen penguatan tata kelola, pengawasan realisasi investasi, serta peningkatan kualitas ketenagakerjaan nasional. Peraturan Kepala BKPM […]
