APAKAH PENERBITAN CORPORATE GUARANTEE WAJIB MENDAPATKAN PERSETUJUAN RUPS?
Pemberian Corporate Guarantee oleh suatu perusahaan atas utang pihak lain telah menjadi hal yang lazim dalam dunia bisnis. Dalam tataran kepatuhan terhadap UUPT, Direksi selaku perwakilan perusahaan wajib memahami sejauh mana kewenangannya dalam mewakili perusahaan menerbitkan Corporate Guarantee, apakah dengan atau tanpa persetujuan RUPS. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan penerbitan Corporate Guarantee secara otomatis menjadikan […]
BOLEHKAH AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN DIBUAT DALAM BAHASA INGGRIS?
Salah satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan investor asing kepada saya saat mereka hendak mendirikan perusahaan adalah, “Boleh tidak Akta Pendirian perusahaan dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa ibu investor?” Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita pahami bahwa Akta Pendirian suatu perusahaan wajib dibuat oleh notaris Indonesia untuk kemudian dimintakan persetujuan pendirian ke Menteri Hukum & […]
BOLEHKAH KANTOR CABANG MEMBUAT PP/PKB TURUNAN ATAS PP/PKB YANG SUDAH DIBUAT KANTOR PUSAT?
Salah satu tantangan perusahaan yang memiliki kantor cabang adalah memastikan bahwa Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat/ditetapkan oleh Kantor Pusat dapat terlaksana dan ditegakkan di masing-masing Kantor Cabang. Namun, membuat 1 PP/PKB yang dapat berlaku bagi seluruh kantor tidaklah mudah, karena bisa jadi adat, kebiasaan dan peraturan daerah yang ada di […]
APAKAH PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BOLEH MEMILIKI HAK ATAS TANAH?
Suatu hari rekan saya yang memiliki PT bermaksud untuk membeli tanah untuk keperluan pabriknya, namun ia kaget karena ternyata tanah yang ia beli adalah milik CV. Padahal sepengetahuannya, CV tidak boleh memiliki tanah. Dia pun bertanya kepada saya, memang bisa ya CV punya tanah? Pemahaman rekan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Apabila kita menelisik Undang-Undang […]
KAPAN PERUSAHAAN WAJIB LAPOR BENEFICIAL OWNERSHIP?
Beberapa waktu terakhir, sering sekali saya temukan perusahaan yang tidak dapat bisa melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) karena akun mereka dalam sistem AHU di-blokir oleh Menteri Hukum dan HAM. Usut punya usut, pemblokiran tersebut terjadi karena perusahaan belum pernah melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownersehip – BO). Merujuk pada Pasal […]
APA YANG HARUS DILAKUKAN PERUSAHAAN BILA PEMEGANG SAHAM GANTI NAMA?
Minggu lalu saya ditelfon salah satu mantan Klien. Dia bercerita bahwa saat ini salah satu pemegang saham dalam PT PMA-nya akan melakukan perubahan nama akibat dari proses akuisisi. Kemudian ia bertanya, perlukah ia melakukan perubahan Anggaran Dasar dan apakah perubahan tersebut berdampak pada izin-nya saat ini? Menjawab pertanyaan itu, saya pada prinsipnya apabila pemegang saham […]
PERUSAHAAN LIKUIDASI VS PERUSAHAAN DORMANT, BEDANYA APA?
Kemarin saya bertemu dengan seorang rekan yang memiliki PT yang didirikan sejak tahun 2017, namun tidak beroperasi lagi. Oleh sebab itu, ia berencana melakukan likuidasi atas PT tersebut dan mengajukan pertanyaan kepada saya: “Bu Lita, saya mau PT ini dilikuidasi karena gak ada aktivitas bisnis apapun lagi. Tapi, suatu saat saya butuh, saya mau pakai […]
BOLEHKAH TERDAPAT LEBIH DARI SATU PKB DALAM PERUSAHAAN?
Salah satu kewajiban dari perusahaan saat Serikat Pekerja (SP) telah terbentuk adalah memfasilitasi perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) apabila hal tersebut diajukan oleh SP. Dalam hal ini pekerja dapat membentuk lebih dari 1 (satu) SP dalam perusahaan selama hal tersebut sesuai dengan kaidah pembentukan dan pencatatan SP berdasarkan UU No.21/2000. Pertanyaan berikutnya adalah, apabila boleh […]
APAKAH KANTOR CABANG WAJIB MENDAFTARKAN PERATURAN PERUSAHAAN?
Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan saat akan memproses pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) adalah apakah Kantor Cabang wajib pula untuk mendaftarkan PP yang sudah disahkan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) lokasi cabang tersebut. Pertanyaan ini muncul bukan tanpa sebab, melainkan atas fakta bahwa terkadang Disnaker setempat meminta Kantor Cabang untuk mendaftarkan PP di Disnaker atau […]
BOLEHKAH PERATURAN PERUSAHAAN MILIK INDUK PERUSAHAAN DITERAPKAN KE ANAK PERUSAHAAN?
Salah satu salah kaprah dalam pembuatan perusahaan adalah menganggap Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat Induk Perusahaan dapat secara otomatis diterapkan kepada Anak Perusahaan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda berdasarkan hukum Indonesia, dengan demikian hubungan ketenagakerjaan yang terbentuk antara karyawan Induk Perusahaan dengan karyawan […]
