KEWAJIBAN PELAPORAN RUPS TAHUNAN KEPADA MENTERI: RELASI UUPT dan PERMENKUM 49/2025

“Bu Lita, UUPT kan gak ngatur kewajiban melaporkan RUPS Tahunan ke Menkum, tapi Permenkum 49/2025 mengatur kewajiban itu. Ini Permenkum bertentangan sama UUPT ya, Bu?” Jawaban singkatnya: tidak secara otomatis bertentangan, sepanjang Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 dipahami dan diterapkan sebagai pengaturan administratif, bukan sebagai pembentukan atau perluasan kewajiban hukum substansial perseroan. Untuk menjawab pertanyaan […]
KBLI 2025 RESMI TERBIT, APA YANG BERUBAH DAN APA DAMPAKNYA BAGI PELAKU USAHA?

Melalui Rilis KBLI 2025 Copy, Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, yang ditetapkan melalui Peraturan BPS No 7 Tahun 2025 . Regulasi ini menggantikan KBLI 2020, dan ditetapkan sebagai standar baru pengelompokan aktivitas ekonomi nasional. Dokumen peraturan ini ditegaskan dalam Pasal 2 sebagai acuan standar yang digunakan dalam […]
LEGAL UPDATE: RUPS & LAPORAN TAHUNAN WAJIB DALAM AKTA NOTARIS DAN DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI HUKUM

Pada 11 Desember 2025, Menteri Hukum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam tata kelola perusahaan di Indonesia, karena untuk pertama kalinya RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan dilaporkan […]
APAKAH PENYEWA BERHAK MEMINTA GANTI RUGI DARI PEMBERI SEWA APABILA TERDAPAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM?

“Bu Lita, tiga tahun lalu saya menyewa tanah. Namun, akhir tahun ini saya mendapat informasi bahwa tanah yang saya sewa akan digusur karena adanya proyek pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, apakah saya bisa meminta ganti rugi kepada pemberi sewa?” Pertanyaan ini muncul dalam salah satu sesi pendampingan perumusan kontrak sewa yang saya lakukan beberapa waktu […]
MENYAMBUT KBLI 2025: APA YANG BERUBAH DAN APA DAMPAKNYA BAGI PELAKU USAHA?

“Bu Lita, saya dengar katanya mau terbit KBLI 2025 ya, Bu? Itu kapan terbitnya, lalu apa dampaknya terhadap bisnis sekarang?” Isu mengenai KBLI 2025 semakin sering ditanyakan oleh pelaku usaha, terutama setelah Kementerian Investasi/BKPM dan BPS menjelaskan perkembangan penyusunannya dalam webinar pada 5 Desember 2025 yang termaktub dalam presentasi berikupaparan BKPM dan Statistik. Banyak pelaku […]
Penggajian Direksi: Fixed, Variable, atau Equity?

“Bu Lita, bagaimana menentukan penghasilan Direksi? Apa ada standar baku?” Salah satu topik yang paling sering dibicarakan dalam forum pemegang saham dan rapat internal perusahaan adalah mengenai bagaimana menentukan struktur penggajian Direksi. Tidak sedikit yang menganggap penghasilan Direksi serupa dengan penghasilan karyawan atau pejabat manajemen biasa, padahal sebenarnya struktur kompensasi Direksi didasarkan pada prinsip-prinsip tata […]
APAKAH MASA KERJA DIREKTUR BARU MENGIKUTI MASA KERJA DIREKTUR YANG DIGANTIKANNYA?

“Bu Lita, di perusahaan kami ada tiga direktur. Dalam RUPS besok, Direktur Keuangan akan diberhentikan dan digantikan orang baru. Kalau begitu, masa kerja Direktur Keuangan yang baru ini otomatis mengikuti masa kerja Direksi yang lama atau gimana ya, Bu?” Sepanjang membantu perusahaan keluarga, perusahaan multinasional, maupun perusahaan yang sedang “berbenah tata kelola” menuju IPO, pertanyaan […]
JANGAN TERBITKAN ESOP SEBELUM TERAPKAN ENAM HAL BERIKUT INI

“Bu Lita, kami ingin memberikan ESOP untuk karyawan terbaik. Apa langkah awal yang harus diterapkan sebelum bicara soal saham dan dokumen hukum?” Pertanyaan tersebut muncul berkali-kali dalam sesi konsultasi mengenai ESOP. ESOP sering dianggap sebagai hadiah, padahal sejatinya adalah instrumen bisnis yang harus dibangun di atas fondasi objektivitas, akuntabilitas, dan tata kelola sumber daya manusia […]
ASPEK NON-BISNIS YANG HARUS DIPERTAHANKAN OLEH PERUSAHAAN YANG AKAND DIAKUSISI

“Bu Lita, kalau perusahaan saya akan diakuisisi, apa yang harus saya jaga? Selain harga dan porsi saham, apa yang tidak boleh berubah setelah akuisisi?” Pertanyaan seperti ini semakin sering disampaikan oleh founder dan pemegang saham pendiri yang telah membangun perusahaan selama bertahun-tahun. Dalam struktur negosiasi akuisisi, perhatian umumnya langsung tertuju pada valuasi, mekanisme pembayaran, struktur […]
PRE-EMPTIVE RIGHTS VS FIRST RIGHT OF REFUSAL: JANGAN SAMPAI SALAH MENERAPKAN MEKANISME PENGALIHAN SAHAM

“Bu Lita, saya mau menjual sebagian saham saya ke sepupu. Apa betul penjualannya harus ditawarkan dulu kepada pemegang saham lain?” Pertanyaan seperti ini sangat sering muncul dalam praktik korporasi, terutama ketika pengalihan saham hendak dilakukan kepada anggota keluarga, rekan bisnis, atau calon investor strategis. Tidak sedikit pemegang saham yang berasumsi bahwa setiap pengalihan saham wajib […]