BOLEHKAH MEMOTONG THR UNTUK PENGGANTIAN BIAYA DINAS YANG BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN KARYAWAN
“Bu Lita, beberapa karyawan kami belum mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas. Boleh tidak perusahaan memotong THR karyawan untuk mengganti biaya tersebut?” Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul menjelang hari raya. Perusahaan di satu sisi ingin memastikan adanya pertanggungjawaban atas penggunaan dana perusahaan, sementara di sisi lain pekerja memiliki hak normatif yang harus dipenuhi. Salah satu hak […]
KBLI SATU LINI PRODUKSI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERENCANAAN PERIZINAN BERUSAHA
“Bu, kami saat ini memiliki izin atas KBLI 10435 (Industri Minyak Kelapa). Pada 2026 kami berencana menambahkan KBLI 10436 (Industri Minyak Nabati Lainnya). Mesin, fasilitas produksi, dan sumber daya yang digunakan sama. Apakah kedua KBLI tersebut dapat diajukan sebagai satu lini produksi agar tidak perlu menambah investasi lagi?” Pertanyaan tersebut bukan sekadar pertanyaan teknis operasional. […]
PENCATATAN BENEFICIAL OWNER DAN BATAS PENERAPAN PIERCING THE CORPORATE VEIL
“Bu Lita, kalau nama bos saya tercatat sebagai Beneficial Owner di sistem AHU, itu berarti ke depan bos saya bisa dengan mudah digugat secara pribadi berdasarkan doktrin buka tabir (piercing the corporate veil) ya?” Pertanyaan tersebut kerap kali muncul seiring dengan dengan semakin ketatnya kewajiban pelaporan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor […]
PERMENINVESHIL No. 5/2025: KERANGKA BARU PERANCANGAN PROYEK INVESTASI DI ERA PERIZINAN BERBASIS RISIKO
Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam konsolidasi rezim perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No.28/2025) yang memperbarui dan mempertegas kerangka pelaksanaan perizinan berusaha dalam sistem Online Single Submission (OSS). Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala […]
BISNIS KARBON DALAM KBLI 2025: PELAKU USAHA WAJIB PAHAM
Transformasi menuju ekonomi rendah karbon bukan lagi sekadar wacana kebijakan, melainkan telah menjadi bagian dari struktur ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam terbitnya Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025, yang memperkuat klasifikasi usaha terkait karbon secara lebih eksplisit dan sistematis. Jika dalam KBLI 2020 aktivitas karbon umumnya diklasifikasikan berdasarkan pendekatan analogi—yakni mengikuti […]
PRINSIP ONE-TO-MANY DALAM KBLI 2025 DAN DAMPAKNYA BAGI KONTEN KREATOR
Perkembangan industri konten digital dalam beberapa tahun terakhir mendorong kebutuhan akan klasifikasi usaha yang lebih presisi. Melalui KBLI 2025, pemerintah melakukan penajaman terhadap sejumlah kode yang berkaitan dengan aktivitas konten digital. Salah satu perubahan penting yang muncul adalah penerapan prinsip one-to-many dalam pengelompokan kegiatan usaha. Apa yang Berubah? Dalam KBLI 2020, produksi dan distribusi konten […]
FACTORYLESS GOODS PRODUCER: SAAT PENGGUNA JASA MAKLON DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI PELAKU USAHA INDUSTRI, BUKAN PEDAGANG
Salah satu perubahan konseptual penting dalam KBLI 2025 adalah pergeseran cara negara memandang pelaku usaha industri. Jika sebelumnya kegiatan industri identik dengan kepemilikan fasilitas produksi, maka dalam pendekatan yang baru, fokusnya tidak lagi semata pada siapa yang mengoperasikan mesin, tetapi pada siapa yang mengendalikan proses produksi, desain produk, merek, serta distribusinya ke pasar. Perubahan pendekatan […]
DIREKSI RUTIN MENYELENGGARAKAN RUPS TAHUNAN, APAKAH OTOMATIS MENDAPATKAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (ACQUIT ET DE CHARGE)?
“Bu Lita, saya selaku Direktur rutin menyelenggarakan RUPS Tahunan, laporan tahunan selalu disahkan, tapi tidak pernah disebutkan pemberian acquit et de charge. Apakah ini berarti saya sudah dianggap dibebaskan dari tanggung jawab?” Dalam praktik tata kelola perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) sering diposisikan sebagai penutup siklus pengurusan Direksi dalam satu tahun buku. […]
KBLI 63122 HILANG DI KBLI 2025: APA DAMPAKNYA BAGI PLATFORM DIGITAL?
Pemberlakuan KBLI 2025 membawa satu perubahan penting yang perlu dicermati oleh pelaku usaha digital yang selama ini menggunakan KBLI 63122 (portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial), yaitu KBLI tersebut tidak lagi tercantum dalam struktur KBLI 2025. Perlu dipahami bahwa tidak lagi tercantumnya KBLI 63122 bukan berarti aktivitas usaha platform digital dihapus atau tidak […]
OSS DAN TRANSFORMASI PARADIGMA KEPATUHAN: DARI FUNCTIONAL KE STRATEGIC
Dalam rezim perizinan sebelum Online Single Submission (OSS), kepatuhan (compliance) pada umumnya dipahami sebagai fungsi administratif yang bertujuan memastikan izin usaha dapat diterbitkan dan perusahaan dapat beroperasi secara legal. Fokus utama berada pada pemenuhan persyaratan formal dan teknis perizinan. Dalam konteks ini, fungsi legal dan compliance berperan sebagai gatekeeper administratif, dengan keterlibatan yang relatif terbatas […]
