BISNIS KARBON DALAM KBLI 2025: PELAKU USAHA WAJIB PAHAM
Transformasi menuju ekonomi rendah karbon bukan lagi sekadar wacana kebijakan, melainkan telah menjadi bagian dari struktur ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam terbitnya Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025, yang memperkuat klasifikasi usaha terkait karbon secara lebih eksplisit dan sistematis. Jika dalam KBLI 2020 aktivitas karbon umumnya diklasifikasikan berdasarkan pendekatan analogi—yakni mengikuti […]
PRINSIP ONE-TO-MANY DALAM KBLI 2025 DAN DAMPAKNYA BAGI KONTEN KREATOR
Perkembangan industri konten digital dalam beberapa tahun terakhir mendorong kebutuhan akan klasifikasi usaha yang lebih presisi. Melalui KBLI 2025, pemerintah melakukan penajaman terhadap sejumlah kode yang berkaitan dengan aktivitas konten digital. Salah satu perubahan penting yang muncul adalah penerapan prinsip one-to-many dalam pengelompokan kegiatan usaha. Apa yang Berubah? Dalam KBLI 2020, produksi dan distribusi konten […]
FACTORYLESS GOODS PRODUCER: SAAT PENGGUNA JASA MAKLON DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI PELAKU USAHA INDUSTRI, BUKAN PEDAGANG
Salah satu perubahan konseptual penting dalam KBLI 2025 adalah pergeseran cara negara memandang pelaku usaha industri. Jika sebelumnya kegiatan industri identik dengan kepemilikan fasilitas produksi, maka dalam pendekatan yang baru, fokusnya tidak lagi semata pada siapa yang mengoperasikan mesin, tetapi pada siapa yang mengendalikan proses produksi, desain produk, merek, serta distribusinya ke pasar. Perubahan pendekatan […]
DIREKSI RUTIN MENYELENGGARAKAN RUPS TAHUNAN, APAKAH OTOMATIS MENDAPATKAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (ACQUIT ET DE CHARGE)?
“Bu Lita, saya selaku Direktur rutin menyelenggarakan RUPS Tahunan, laporan tahunan selalu disahkan, tapi tidak pernah disebutkan pemberian acquit et de charge. Apakah ini berarti saya sudah dianggap dibebaskan dari tanggung jawab?” Dalam praktik tata kelola perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) sering diposisikan sebagai penutup siklus pengurusan Direksi dalam satu tahun buku. […]
KBLI 63122 HILANG DI KBLI 2025: APA DAMPAKNYA BAGI PLATFORM DIGITAL?
Pemberlakuan KBLI 2025 membawa satu perubahan penting yang perlu dicermati oleh pelaku usaha digital yang selama ini menggunakan KBLI 63122 (portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial), yaitu KBLI tersebut tidak lagi tercantum dalam struktur KBLI 2025. Perlu dipahami bahwa tidak lagi tercantumnya KBLI 63122 bukan berarti aktivitas usaha platform digital dihapus atau tidak […]
OSS DAN TRANSFORMASI PARADIGMA KEPATUHAN: DARI FUNCTIONAL KE STRATEGIC
Dalam rezim perizinan sebelum Online Single Submission (OSS), kepatuhan (compliance) pada umumnya dipahami sebagai fungsi administratif yang bertujuan memastikan izin usaha dapat diterbitkan dan perusahaan dapat beroperasi secara legal. Fokus utama berada pada pemenuhan persyaratan formal dan teknis perizinan. Dalam konteks ini, fungsi legal dan compliance berperan sebagai gatekeeper administratif, dengan keterlibatan yang relatif terbatas […]
APA PERBEDAAN FUNGSI LEGAL, COMPLIANCE, DAN GCG DALAM PERUSAHAAN?
“Bu Lita, sebenarnya apa sih perbedaan Legal, Compliance, dan GCG?” Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya justru sering menimbulkan kebingungan, bahkan di dalam organisasi yang sudah cukup matang. Tidak jarang ketiga fungsi ini dipersepsikan serupa, saling tumpang tindih, atau bahkan dianggap sebagai fungsi administratif semata yang tugasnya hanya menyiapkan dokumen dan memenuhi kewajiban formal. […]
Pendirian PT dengan Anak di Bawah Umur: Strategi Menjaga Kekayaan atau Bom Waktu Hukum?
Menempatkan anak di bawah umur sebagai pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) bukanlah praktik yang asing dalam dunia bisnis keluarga. Skema ini kerap dipilih sebagai bagian dari strategi pengelolaan dan pengamanan kekayaan lintas generasi. Tujuannya beragam, mulai dari menjaga agar aset usaha tetap berada dalam lingkup keluarga, mempersiapkan suksesi sejak dini, hingga memisahkan kekayaan […]
Penghitungan Masa Kerja dalam Peralihan PKWT ke PKWTT: Membaca Ulang Rumusan SEMA No. 1 Tahun 2025
Peralihan status pekerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan praktik yang lazim dalam hubungan industrial di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan yang memulai hubungan kerja dengan skema PKWT, kemudian mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap setelah jangka waktu tertentu. Praktik ini pada dasarnya sah dan tidak dilarang oleh peraturan […]
LEGAL UPDATE: PERUBAHAN KEDUA PP PENGUPAHAN TERBIT, APA DAMPAKNYA BAGI PERUSAHAAN?
“Bu Lita, saya dengar pemerintah baru menerbitkan PP Pengupahan lagi. Dampaknya apa nanti ke perusahaan, Bu?” “Betul. Pemerintah telah menetapkan PP No.49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua PP No.36 Tahun 2021sebagai Perubahan Kedua atas PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahanulasi ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menekankan pentingnya pemenuhan standar […]
