Perbandingan Klasifikasi Freight Forwarding dalam KBLI 2020 dan KBLI 2025 serta Implikasinya terhadap Anggaran Dasar
Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 membawa konsekuensi penting bagi pelaku usaha, khususnya di sektor logistik dan freight forwarding (jasa pengurusan transportasi). Salah satu isu yang paling banyak dipertanyakan adalah apakah penyesuaian KBLI tersebut mengharuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan. Untuk memahami […]
LANGKAH MENGAMANKAN DATA PERIZINAN DI MASA TRANSISI OSS
Penyesuaian sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan OSS dalam rangka implementasi KBLI 2025 saat ini sedang berlangsung dan diperkirakan akan rampung pada 18 Juni 2026. Periode ini menjadi masa transisi penting bagi pelaku usaha, seiring diberlakukannya PP No. 28 Tahun 2025, Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha […]
Kapan Harus Mengubah KBLI 2020 ke KBLI 2025? Ini Panduan Lengkapnya
Pemerintah akhirnya memberikan kepastian terkait implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 serta kewajiban penyesuaian dari KBLI 2020. Kepastian ini dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala BPS Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). linkSRT Menteri_Penyampaian SEB Implementasi […]
SETORAN MODAL DARI INVESTOR: APAKAH SELISIH NILAI NOMINAL DAN NILAI PASAR DIKENAKAN PAJAK?
“Bu Lita, ada investor yang akan masuk dan kami berencana menerbitkan saham baru dengan harga pasar. Nah, selisih antara nilai nominal dan harga pasar tersebut, apakah menjadi objek pajak bagi perusahaan?” Pertanyaan tersebut sangat umum muncul ketika perusahaan mulai memasuki fase pertumbuhan dan membuka peluang pendanaan dari investor. Untuk memahami jawabannya, kita perlu melihat substansi dari […]
BIMBINGAN TEKNIS LKPM DPMPTSP KOTA CIMAHI
“Kesulitan maupun kesalahan dalam penyampaian LKPM seringkali bukan baru muncul pada saat akan mulai pelaporan, tapi sudah dimulai sejak pengajuan Perizinan Berusaha.” Hal tersebut menjadi salah satu poin yang saya sampaikan sebagai pembicara dalam acara “Bimbingan Teknis OSS-RBA dan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha Kota Cimahi,” yang diselenggarakan oleh DPMPTSP […]
COMPLIANCE ALERT: DEADLINE PENYAMPAIAN LKPM TRIWULAN I TAHUN 2026
Kementerian Investasi/BKPM telah menetapkan periode penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan Surat No. B-74.S/KL.00.02/A.10/B.1/2026 tanggal 13 Maret 2026. Pelaporan LKPM dapat dilakukan pada periode 1 hingga 15 April 2026 melalui sistem OSS-RBA. Surat Pemberitahuan Penyampaian LKPM Triwulan I 2026 Kewajiban penyampaian LKPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen […]
APAKAH DIREKTUR DAN KOMISARIS BOLEH MENENTUKAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK DIRINYA SENDIRI?
“Bu Lita, kemarin saya cek laporan keuangan, dan saya menemukan Direktur menyetujui pemberian THR untuk dirinya sendiri. Memang boleh ya, Bu?” Pertanyaan seperti ini kerap muncul dalam praktik perusahaan, khususnya menjelang hari raya keagamaan ketika perusahaan mulai mempersiapkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Bagi karyawan, kewajiban pembayaran THR telah diatur secara khusus dalam Permenaker No. […]
APAKAH RISALAH RUPS WAJIB DITANDATANGANI SELURUH PEMEGANG SAHAM?
“Bu Lita, kemarin saya hadir RUPS, tapi saya tidak diminta tanda tangan risalahnya oleh Direktur. Berarti risalah RUPS itu tidak sah ya, Bu?” Dalam praktik hukum perseroan, sering muncul pertanyaan dari pemegang saham maupun manajemen perusahaan mengenai keabsahan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Salah satu pertanyaan yang cukup umum adalah: apakah risalah atau berita […]
PENGURUSAN DAN PERBANTUAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS
“Bu Lita, kalau jabatan Direksi kosong, itu Komisaris bisa langsung membantu melakukan pengurusan kan ya, Bu?” Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul dalam praktik perseroan terbatas. Banyak pihak beranggapan bahwa ketika Direksi tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dapat langsung turun tangan untuk membantu menjalankan pengurusan perseroan. Namun, dalam kerangka hukum perseroan […]
APAKAH PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN RUPS?
“Bu Lita, kalau kami mau membagikan dividen interim, apakah perlu persetujuan pemegang saham melalui RUPS dulu, Bu?” Pertanyaan tersebut cukup sering muncul dalam praktik hukum perusahaan. Banyak perseroan beranggapan bahwa setiap pembagian dividen selalu harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal, tidak semua jenis dividen tunduk pada mekanisme tersebut. Dalam hukum perseroan di […]
