APA PERBEDAAN FUNGSI LEGAL, COMPLIANCE, DAN GCG DALAM PERUSAHAAN?

“Bu Lita, sebenarnya apa sih perbedaan Legal, Compliance, dan GCG?” Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya justru sering menimbulkan kebingungan, bahkan di dalam organisasi yang sudah cukup matang. Tidak jarang ketiga fungsi ini dipersepsikan serupa, saling tumpang tindih, atau bahkan dianggap sebagai fungsi administratif semata yang tugasnya hanya menyiapkan dokumen dan memenuhi kewajiban formal. […]

Pendirian PT dengan Anak di Bawah Umur: Strategi Menjaga Kekayaan atau Bom Waktu Hukum?

Menempatkan anak di bawah umur sebagai pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) bukanlah praktik yang asing dalam dunia bisnis keluarga. Skema ini kerap dipilih sebagai bagian dari strategi pengelolaan dan pengamanan kekayaan lintas generasi. Tujuannya beragam, mulai dari menjaga agar aset usaha tetap berada dalam lingkup keluarga, mempersiapkan suksesi sejak dini, hingga memisahkan kekayaan […]

Penghitungan Masa Kerja dalam Peralihan PKWT ke PKWTT: Membaca Ulang Rumusan SEMA No. 1 Tahun 2025

Penghitungan Masa Kerja Dalam Hal Terdapat Pengalihan PKWT ke PKWTT

Peralihan status pekerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan praktik yang lazim dalam hubungan industrial di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan yang memulai hubungan kerja dengan skema PKWT, kemudian mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap setelah jangka waktu tertentu. Praktik ini pada dasarnya sah dan tidak dilarang oleh peraturan […]

LEGAL UPDATE: PERUBAHAN KEDUA PP PENGUPAHAN TERBIT, APA DAMPAKNYA BAGI PERUSAHAAN?

Pengaturan Upah Minimum

“Bu Lita, saya dengar pemerintah baru menerbitkan PP Pengupahan lagi. Dampaknya apa nanti ke perusahaan, Bu?” “Betul. Pemerintah telah menetapkan PP No.49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua PP No.36 Tahun 2021sebagai Perubahan Kedua atas PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahanulasi ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menekankan pentingnya pemenuhan standar […]

KEWAJIBAN PELAPORAN RUPS TAHUNAN KEPADA MENTERI: RELASI UUPT dan PERMENKUM 49/2025

RUPS Tahunan

“Bu Lita, UUPT kan gak ngatur kewajiban melaporkan RUPS Tahunan ke Menkum, tapi Permenkum 49/2025 mengatur kewajiban itu. Ini Permenkum bertentangan sama UUPT ya, Bu?” Jawaban singkatnya: tidak secara otomatis bertentangan, sepanjang Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 dipahami dan diterapkan sebagai pengaturan administratif, bukan sebagai pembentukan atau perluasan kewajiban hukum substansial perseroan. Untuk menjawab pertanyaan […]

KBLI 2025 RESMI TERBIT, APA YANG BERUBAH DAN APA DAMPAKNYA BAGI PELAKU USAHA?

PMA menyesuaikan modal

Melalui Rilis KBLI 2025 Copy, Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, yang ditetapkan melalui Peraturan BPS No 7 Tahun 2025 . Regulasi ini menggantikan KBLI 2020, dan ditetapkan sebagai standar baru pengelompokan aktivitas ekonomi nasional. Dokumen peraturan ini ditegaskan dalam Pasal 2 sebagai acuan standar yang digunakan dalam […]

LEGAL UPDATE: RUPS & LAPORAN TAHUNAN WAJIB DALAM AKTA NOTARIS DAN DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI HUKUM

rups tahunan wajib diaktakan dan diberitahukan kepada menteri

Pada 11 Desember 2025, Menteri Hukum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam tata kelola perusahaan di Indonesia, karena untuk pertama kalinya RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan dilaporkan […]

MENYAMBUT KBLI 2025: APA YANG BERUBAH DAN APA DAMPAKNYA BAGI PELAKU USAHA?

KBLI 2025

“Bu Lita, saya dengar katanya mau terbit KBLI 2025 ya, Bu? Itu kapan terbitnya, lalu apa dampaknya terhadap bisnis sekarang?” Isu mengenai KBLI 2025 semakin sering ditanyakan oleh pelaku usaha, terutama setelah Kementerian Investasi/BKPM dan BPS menjelaskan perkembangan penyusunannya dalam webinar pada 5 Desember 2025 yang termaktub dalam presentasi berikupaparan BKPM dan Statistik. Banyak pelaku […]

Penggajian Direksi: Fixed, Variable, atau Equity?

remunerasi direktur

“Bu Lita, bagaimana menentukan penghasilan Direksi? Apa ada standar baku?” Salah satu topik yang paling sering dibicarakan dalam forum pemegang saham dan rapat internal perusahaan adalah mengenai bagaimana menentukan struktur penggajian Direksi. Tidak sedikit yang menganggap penghasilan Direksi serupa dengan penghasilan karyawan atau pejabat manajemen biasa, padahal sebenarnya struktur kompensasi Direksi didasarkan pada prinsip-prinsip tata […]