DAMPAK PEMBERLAKUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP PELAKU USAHA PERBANKAN

Bank of China

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang turut terdampak atas penerapan sistem OSS-RBA. Setidaknya terdapat dua dampak yang dirasakan oleh perbankan atas pemberlakuan OSS-RBA, yakni: 1) Dampak Internal, yaitu dampak terhadap perizinan bank itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perizinan sektor perbankan diterbitkan oleh OJK/BI. Namun, perbankan juga wajib memiliki NIB dan mengajukan perizinan […]

PERALIHAN SAHAM KARENA WARIS KE AHLI WARIS WNA, BAGAIMANA STATUS PERUSAHAAN?

PMA menyesuaikan modal

Bu Lita, perusahaan saya kan PMDN, nah tapi salah satu pemegang saham di perusahaan ada yang meninggal dunia dan ahli warisnya sudah WNA semua, Bu. Ini perusahaan saya berubah status gak sih Bu, jadi PMA?” Waris merupakan salah satu sebab terjadinya peralihan saham dalam suatu perusahaan. Peralihan saham akibat waris demi hukum berlaku secara otomatis […]

APAKAH PERUSAHAAN JASA WAJIB MENGISI LKPM TAHAP KONSTUKSI?

Perusahaan jasa wajib mengisi LKPM Tahap Produksi

“Bu Lita, katanya LKPM terdiri dari LKPM Konstruksi dan Produksi/Komersial, nah kami kan perusahaan jasa, Bu. Tidak ada tahapan konstruksi, apakah perusahaan kami tetap wajib lapor LKPM?” Pembagian LKPM menjadi menjadi tahap konstruksi dan tahap produksi bukan merujuk pada PROSES KERJA suatu perusahaan atau bisnis, namun merujuk pada TAHAPAN BISNIS perusahaan. LKPM Tahap Konstruksi merupakan […]

LKPM NIHIL PADA PERUSAHAAN YANG BEROPERASI KOMERSIAL, MUNGKINKAH?

Lkpm nihil

Salah satu tahapan LKPM adalah LKPM Tahap Produksi/Komersial. Pada tahapan ini, perusahaan diminta untuk mengisi Modal Tetap (MT) dan Modal Kerja (MK). Modal Tetap diisi dengan tambahan realisasi atas biaya-biaya yang berkaitan tanah, bangunan, mesin baik yang sifatnya pengadaan maupun perbaikan/renovasi. Sedangkan MK diisi dengan biaya operasional perusahaan untuk mampu bertahan dan menghasilkan barang/jasa dalam […]

APAKAH BPN PERLU DIJADIKAN TERGUGAT DALAM SENGKETA PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH?

BPN sebagai turut tergugat dalam gugatan pembatalan sertifikat ganda

‘Bu Lita, kemarin tanah perusahaan saya diklaim dan disertifikatkan oleh PT lain, saya rencana mau gugat PT itu ke pengadilan, BPN perlu juga gak ya saya gugat karena sudah menerbitkan sertifikat ganda?’ Dalam hal terdapat dua atau lebih sertifikat atas satu bidang tanah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat tanah […]

MEMBELI TANAH BUKAN DARI PEMILIK SAH, APAKAH PEMBELI DILINDUNGI HUKUM?

Perlindungan terhadap pembeli tanah beritikad baik

“Bu Lita, 6 tahun lalu PT kami membeli tanah dari 1 orang yang mengatakan ia ahli waris Bapak A. Kami sudah bayar dan sudah balik nama, tapi tiba-tiba kemarin 3 ahli waris lainnya muncul dan mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan belum terbagi dan mereka tidak pernah menyetujui penjualan tanah tersebut. Sekarang, ahli waris yang […]

BAGAIMANAKAH KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH GANDA ?

bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum

“Bu Lita, perusahaan saya punya tanah yang sudah lama tidak kami urus,rencananya akan kami jual. Tapi ternyata saat dicek, ada perusahaan lain yang juga punya Sertipikat HGB atas tanah tersebut. Ini yang diakui yang mana ya, Bu?”   Salah satu sengketa yang sering muncul dalam hukum pertanahan adalah sertifikat ganda atau terbitnya lebih dari 1 […]

BOLEHKAH MELAKUKAN PEMANGGILAN RUPS HANYA DENGAN PENGUMUMAN KORAN?

Pemanggilan RUPS dapat dilakukan melalui surat tercatat atau surat kabar

“Bu Lita, saya skip ikut RUPS-LB ini karena ternyata Direksi mengumumkan rencana RUPS-LB hanya lewat pengumuman koran, gak ke alamat rumah saya. Ini sah gak sih Bu?” Dalam suatu perusahaan, pengambilan keputusan RUPS dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: a) Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) b) Sirkuler c) Rapat Berbeda dengan PKR dan Sirkuler yang tidak […]

KAPAN PERMOHONAN PENGURANGAN KUORUM RUPS DAPAT DIAJUKAN PERUSAHAAN KE PENGADILAN?

Permohonan penetapan RUPS hanya dapat dimintakan untuk rencana pemanggilan ke-3, tidak boleh untuk rencana pemanggilan ke-1, 2, 4, 5, dst

“Bu Lita, saya kesulitan menyelenggarakan RUPS nih. Sudah 3x saya melakukan pemanggilan RUPS, tapi selalu gak mencapai kuorum, katanya bisa minta penetapan kuorum ke pengadilan ya Bu supaya kuorum diturunkan porsinya?”   “Bu Lita, saya kesulitan menyelenggarakan RUPS nih. Sudah 3x saya melakukan pemanggilan RUPS, tapi selalu gak mencapai kuorum, katanya bisa minta penetapan kuorum […]