APAKAH BPN PERLU DIJADIKAN TERGUGAT DALAM SENGKETA PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH?

BPN sebagai turut tergugat dalam gugatan pembatalan sertifikat ganda

‘Bu Lita, kemarin tanah perusahaan saya diklaim dan disertifikatkan oleh PT lain, saya rencana mau gugat PT itu ke pengadilan, BPN perlu juga gak ya saya gugat karena sudah menerbitkan sertifikat ganda?’ Dalam hal terdapat dua atau lebih sertifikat atas satu bidang tanah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat tanah […]

MEMBELI TANAH BUKAN DARI PEMILIK SAH, APAKAH PEMBELI DILINDUNGI HUKUM?

Perlindungan terhadap pembeli tanah beritikad baik

“Bu Lita, 6 tahun lalu PT kami membeli tanah dari 1 orang yang mengatakan ia ahli waris Bapak A. Kami sudah bayar dan sudah balik nama, tapi tiba-tiba kemarin 3 ahli waris lainnya muncul dan mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan belum terbagi dan mereka tidak pernah menyetujui penjualan tanah tersebut. Sekarang, ahli waris yang […]

BAGAIMANAKAH KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH GANDA ?

bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum

“Bu Lita, perusahaan saya punya tanah yang sudah lama tidak kami urus,rencananya akan kami jual. Tapi ternyata saat dicek, ada perusahaan lain yang juga punya Sertipikat HGB atas tanah tersebut. Ini yang diakui yang mana ya, Bu?”   Salah satu sengketa yang sering muncul dalam hukum pertanahan adalah sertifikat ganda atau terbitnya lebih dari 1 […]

BOLEHKAH MELAKUKAN PEMANGGILAN RUPS HANYA DENGAN PENGUMUMAN KORAN?

Pemanggilan RUPS dapat dilakukan melalui surat tercatat atau surat kabar

“Bu Lita, saya skip ikut RUPS-LB ini karena ternyata Direksi mengumumkan rencana RUPS-LB hanya lewat pengumuman koran, gak ke alamat rumah saya. Ini sah gak sih Bu?” Dalam suatu perusahaan, pengambilan keputusan RUPS dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: a) Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) b) Sirkuler c) Rapat Berbeda dengan PKR dan Sirkuler yang tidak […]

KAPAN PERMOHONAN PENGURANGAN KUORUM RUPS DAPAT DIAJUKAN PERUSAHAAN KE PENGADILAN?

Permohonan penetapan RUPS hanya dapat dimintakan untuk rencana pemanggilan ke-3, tidak boleh untuk rencana pemanggilan ke-1, 2, 4, 5, dst

“Bu Lita, saya kesulitan menyelenggarakan RUPS nih. Sudah 3x saya melakukan pemanggilan RUPS, tapi selalu gak mencapai kuorum, katanya bisa minta penetapan kuorum ke pengadilan ya Bu supaya kuorum diturunkan porsinya?”   “Bu Lita, saya kesulitan menyelenggarakan RUPS nih. Sudah 3x saya melakukan pemanggilan RUPS, tapi selalu gak mencapai kuorum, katanya bisa minta penetapan kuorum […]

BOLEHKAH HUKUM ASING DITERAPKAN DALAM PERJANJIAN KERJA DI INDONESIA?

Perjanjian kerja Indonesia wajib menggunakan hukum Indonesia

“Bu Lita, saya direkrut PT PMA yang kantor pusatnya di Swiss. Tapi anehnya, dalam perjanjian kerja dibilang kalau saya harus tunduk dengan hukum ketenagakerjaan Swiss. Ini lazim dan boleh gak sih Bu? Karena saya gak paham sama sekali dengan hukum Swiss” Salah satu isu dalam hukum ketenagakerjaan adalah “choice of law” atau pilihan hukum para […]

KEABSAHAN KONTRAK BERBAHASA ASING YANG DIDASARKAN PADA HUKUM INDONESIA OLEH PIHAK YANG SELURUHNYA WARGA NEGARA ASING

Perjanjian tidak berbahasa Indonesia dapat dibatalkan

Dalam unggahan sebelumnya saya telah membahas keabsahan perjanjian berbahasa asing yang dibuat oleh pihak yang seluruhnya WNI. Lalu, bagaimana jika suatu perjanjian dibuat oleh pihak yang seluruhnya WNA dan atasnya berlaku berlaku hukum Indonesia? Guna menjawab pertanyaan ini, kita harus menelaah prinsip Mandatory Rules dalam Hukum Perdata Internasional, yakni: 1) Prinsip kebebasan berkontrak diakui, namun […]

KEABSAHAN PERJANJIAN BERBAHASA ASING YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK YANG SELURUHNYA WNI

Perjanjian yang seluruh pihaknya adalah WNI wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan selama terdapat padanan bahasa Indonesia.

“Bu Lita, kemarin saya menyusun perjanjian kerja sama dengan PT ABC, sepenuhnya kami buat bahasa Inggris Bu, supaya kalau kami pitching ke investor asing, mereka mudah memahami. Tapi, ada yang bilang perjanjian tidak sah, Bu. Benar begitu, Bu?” Salah satu polemik dalam pembentukan perjanjian di Indonesia adalah bahasa perjanjian. Polemik ini mencuat sejak munculnya putusan […]

DIREKTUR TANDA TANGAN PERJANJIAN ATAS NAMA PRIBADI, APAKAH PERJANJIAN DAPAT DIBATALKAN?

Direksi bertindak atas nama dirinya sendiri tidak berwenang mewakili Perseroan.

“Bu Lita, kemarin perusahaan saya tanda tangan kontrak pembiayaan untuk PT ABC, yang tanda tangan dengan Bapak XY, katanya beliau Direktur PT ABC, tapi Direktur yang lain bilang kalau penandatanganan itu tanpa sepengetahuan Direktur lainnya, jadi mereka bilang, PT ABC tidak terikat dengan perusahaan saya, benar begitu Bu?” Dalam konteks Perseroan Terbatas (PT), pihak yang […]

BENARKAH OFFERING LETTER TIDAK BERSIFAT MENGIKAT?

Apakah Offering Letter tidak bersifat mengikat?

“Mba Lita, kemarin saya mengirimkan Offering Letter ke calon kandidat kami dan dia sudah menandatanganinya, tapi kemudian ia memilih perusahaan lain, menurut dia hal tersebut sah saja, karena Offering Letter tidak mengikat. Benar begitu ya?”   Salah satu satu praktik umum dalam ketenagakerjaan adalah penerbitan Offering Letter (Surat Penawaran- “OL”) oleh perusahaan kepada calon pekerja […]