Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 membawa konsekuensi penting bagi pelaku usaha, khususnya di sektor logistik dan freight forwarding (jasa pengurusan transportasi). Salah satu isu yang paling banyak dipertanyakan adalah apakah penyesuaian KBLI tersebut mengharuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan.
Untuk memahami implikasi tersebut secara tepat, penting terlebih dahulu melihat bagaimana posisi kegiatan freight forwarding dalam rezim KBLI 2020 dibandingkan dengan KBLI 2025, serta bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam melakukan penataan ulang klasifikasi usaha ini.
Freight Forwarding dalam KBLI 2020: Fragmentasi Klasifikasi
Dalam rezim KBLI 2020, kegiatan freight forwarding tidak ditempatkan dalam satu klasifikasi tunggal. Sebaliknya, aktivitas ini tersebar dalam beberapa kode yang secara substansi saling beririsan.
Beberapa kode yang umum digunakan antara lain:
- 52291 – Angkutan Multimoda, yang mencakup jasa pengurusan transportasi sebagai bagian dari kegiatan angkutan
- 52311 – Jasa Pengurusan Transportasi, yang secara langsung merepresentasikan kegiatan freight forwarding
- 52292 – Ekspedisi Muatan Kereta Api dan/atau Ekspedisi Angkutan Darat
- 52293 – Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
- 52294 – Ekspedisi Muatan Pesawat Udara
Kondisi ini menyebabkan satu aktivitas yang secara substansi sama, yakni pengorganisasian pengiriman barang, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kode berbeda. Dalam praktiknya, hal ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi antara pelaku usaha, notaris, dan otoritas perizinan.
KBLI 2025: Konsolidasi dan Penegasan Klasifikasi
KBLI 2025 hadir dengan pendekatan yang lebih sistematis untuk mengatasi fragmentasi tersebut. Salah satu perubahan penting adalah konsolidasi berbagai kode ekspedisi ke dalam satu rumpun utama, yaitu Jasa Pengurusan Transportasi.
Dalam struktur baru ini berlaku hal sebagai berikut:
- Kode 52292, 52293, dan 52294 dikonsolidasikan ke dalam 52311 – Jasa Pengurusan Transportasi
- Kode 52291 – Angkutan Multimoda tetap dipertahankan sebagai kegiatan operasional transportasi lintas moda
Pendekatan ini mencerminkan pemisahan yang lebih tegas antara:
- kegiatan angkutan (transport operator); dan
- kegiatan jasa pengurusan (freight forwarding)
Dengan demikian, seluruh aktivitas freight forwarding diposisikan secara lebih jelas sebagai kegiatan jasa, bukan lagi tersebar dalam berbagai kode berbasis moda.
| No. | Kode KBLI 2020 | Uraian Kegiatan (KBLI 2020) | Kode KBLI 2025 | Posisi dalam KBLI 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52291 | Angkutan Multimoda (termasuk jasa pengurusan transportasi sebagai bagian dari kegiatan angkutan) | 52291 | Tetap sebagai Angkutan Multimoda (kegiatan operasional transportasi lintas moda) |
| 2 | 52311 | Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding sebagai kegiatan jasa mandiri) | 52311 | Tetap sebagai Jasa Pengurusan Transportasi (rumpun utama freight forwarding) |
| 3 | 52292 | Ekspedisi Muatan Kereta Api dan/atau Ekspedisi Angkutan Darat | 52311 | Dikonsolidasikan ke dalam Jasa Pengurusan Transportasi |
| 4 | 52293 | Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) | 52311 | Dikonsolidasikan ke dalam Jasa Pengurusan Transportasi |
| 5 | 52294 | Ekspedisi Muatan Pesawat Udara | 52311 | Dikonsolidasikan ke dalam Jasa Pengurusan Transportasi |
Implikasi terhadap Anggaran Dasar
Salah satu kekhawatiran utama pelaku usaha adalah apakah perubahan struktur KBLI ini secara otomatis mengharuskan perubahan Anggaran Dasar. Dalam hal ini, Surat Edaran Bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala BPS Tahun 2026 memberikan pedoman yang cukup jelas.
Prinsip utamanya adalah:
Penyesuaian KBLI tidak memerlukan perubahan Anggaran Dasar sepanjang hanya berupa konversi kode dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
Dengan demikian, penyesuaian KBLI 2025 pada dasarnya merupakan penyesuaian administratif, bukan perubahan substantif terhadap kegiatan usaha.
