COMPLIANCE ALERT: BADAN HUKUM YANG TIDAK MEMPERBARUI DATA SELAMA 5 TAHUN BERISIKO BERSTATUS “NONAKTIF” PADA SISTEM AHU
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Ditjen AHU”) Kementerian Hukum melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01-36 Tahun 2026 (“Surat_Edaran_No_AHU_AH_01_36_Tahun_2026_Tentang_Penetapan_Korporasi) (“Surat Edaran“) memberikan perhatian serius terhadap kepatuhan administrasi badan hukum di Indonesia. Melalui Surat Edaran tersebut, Ditjen AHU menegaskan bahwa badan hukum yang tidak melakukan pembaruan atau perubahan data administrasi dalam jangka waktu […]
DARI LAWYER KE HR: LIMA TIPS MENGHADIRI FORUM TRIPARTIT DI DINAS TENAGA KERJA
“Bu Lita, karyawan kami menolak di-PHK dan dari gesture-nya sepertinya perkara ini akan tereskalasi sampai Disnaker. Dalam kondisi seperti ini, saya sebagai HR harus menyiapkan apa ya, Bu?” Pertanyaan tersebut disampaikan salah satu rekan praktisi HR kepada saya, yang kebetulan belum pernah menghadapi proses tripartit di Dinas Ketenagakerjaan. Dalam praktik hubungan industrial, tahap tripartit atau […]
LIMA LANGKAH MELINDUNGI RESEP PRODUK KULINER
“Bu Lita, kami mau melindungi resep produk kuliner kemasan kami, itu harus daftarin paten ya, Bu?” Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul dari pelaku usaha kuliner yang mulai mengembangkan produknya dalam skala lebih besar, baik dalam bentuk mie kemasan, frozen food, sambal, maupun produk makanan siap saji lainnya. Dalam praktiknya, tidak sedikit yang mengira perlindungan […]
PERKEMBANGAN REGULASI JENIS PEKERJAAN ALIH DAYA DI INDONESIA
Dua hari sebelum perayaan Hari Buruh, tepatnya pada 30 April 2026, Menteri Ketenagakerjaan mengundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (Permenaker 7/2026). Momentum ini menarik untuk dicermati, karena melalui Permenaker 7/2026 untuk pertama kalinya jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan ditetapkan secara eksplisit dan limitatif, sekaligus disertai dengan pengaturan sanksi administratif […]
MENGAPA PENTING MEMAHAMI TABEL KONVERSI KBLI 2020 KE KBLI 2025?
Memahami ruang lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam rangka mengajukan perizinan berusaha bukanlah perkara sederhana. Secara umum, terdapat tiga tahapan yang lazim dilakukan oleh pelaku usaha, yakniL 1. membaca KBLI secara mandiri, 2. mencocokkan ruang lingkup KBLI dengan business level process dari usaha yang akan dijalankan, dan 3. melakukan konfirmasi kepada kementerian atau […]
DARI LAWYER KE HR: 6 UPAYA MENCEGAH SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dari pengalaman saya menangani Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), sebagian besar sengketa pada praktiknya tidak lahir dari pelanggaran yang besar, melainkan dari hal-hal yang pada awalnya terlihat sepele, namun tidak dikelola dengan tepat. Dalam banyak kasus, persoalan tersebut berkembang secara bertahap, mulai dari perbedaan persepsi, ketidakjelasan proses, hingga pada akhirnya berujung pada sengketa formal. Oleh karena […]
LIMA LANGKAH MENYUSUN SERTIFIKAT SAHAM DALAM PENERBITAN SAHAM BARU
“Bu Lita, perusahaan kami baru aja nerbitin saham baru. Nah, pemegang saham yang baru minta dibuatin sertifikat saham supaya sah jadi pemegang saham. Kami belum pernah buat sertifikat saham sama sekali, Bu. Formatnya gimana ya, Bu?” Dalam praktik, ketika perusahaan hendak membuat sertifikat saham, perhatian seringkali langsung tertuju pada bagaimana formatnya. Padahal, pendekatan tersebut […]
5 HAL YANG HARUS DIHINDARI SAAT PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
Dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan kesalahan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Padahal, LKPM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting bagi pemerintah dalam memantau perkembangan realisasi investasi serta mengevaluasi kinerja penanaman modal di Indonesia. Kesalahan dalam pengisian LKPM tidak hanya berdampak pada kualitas data yang disampaikan, tetapi juga dapat memengaruhi […]
PENERAPAN WORK FROM HOME BERDASARKAN HIMBAUAN KEMNAKER: BOLEHKAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DIKURANGI?
“Bu Lita, kalau kami mengikuti himbauan Kemnaker soal WFH, apakah itu berarti boleh mengurangi tunjangan transportasi pekerja?” Pertanyaan ini belakangan cukup sering saya terima, terutama sejak terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Himbauan Pelaksanaan Work From Home (WFH) SE Menaker 2026 tentang WFH Energi Copy Pertanyaan tersebut memang sederhana, namun […]
Perbandingan Klasifikasi Freight Forwarding dalam KBLI 2020 dan KBLI 2025 serta Implikasinya terhadap Anggaran Dasar
Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 membawa konsekuensi penting bagi pelaku usaha, khususnya di sektor logistik dan freight forwarding (jasa pengurusan transportasi). Salah satu isu yang paling banyak dipertanyakan adalah apakah penyesuaian KBLI tersebut mengharuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan. Untuk memahami […]
