COMPLIANCE ALERT: DEADLINE PENYAMPAIAN LKPM TRIWULAN I TAHUN 2026
Kementerian Investasi/BKPM telah menetapkan periode penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan Surat No. B-74.S/KL.00.02/A.10/B.1/2026 tanggal 13 Maret 2026. Pelaporan LKPM dapat dilakukan pada periode 1 hingga 15 April 2026 melalui sistem OSS-RBA. Surat Pemberitahuan Penyampaian LKPM Triwulan I 2026 Kewajiban penyampaian LKPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen […]
APAKAH DIREKTUR DAN KOMISARIS BOLEH MENENTUKAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK DIRINYA SENDIRI?
“Bu Lita, kemarin saya cek laporan keuangan, dan saya menemukan Direktur menyetujui pemberian THR untuk dirinya sendiri. Memang boleh ya, Bu?” Pertanyaan seperti ini kerap muncul dalam praktik perusahaan, khususnya menjelang hari raya keagamaan ketika perusahaan mulai mempersiapkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Bagi karyawan, kewajiban pembayaran THR telah diatur secara khusus dalam Permenaker No. […]
APAKAH RISALAH RUPS WAJIB DITANDATANGANI SELURUH PEMEGANG SAHAM?
“Bu Lita, kemarin saya hadir RUPS, tapi saya tidak diminta tanda tangan risalahnya oleh Direktur. Berarti risalah RUPS itu tidak sah ya, Bu?” Dalam praktik hukum perseroan, sering muncul pertanyaan dari pemegang saham maupun manajemen perusahaan mengenai keabsahan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Salah satu pertanyaan yang cukup umum adalah: apakah risalah atau berita […]
PENGURUSAN DAN PERBANTUAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS
“Bu Lita, kalau jabatan Direksi kosong, itu Komisaris bisa langsung membantu melakukan pengurusan kan ya, Bu?” Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul dalam praktik perseroan terbatas. Banyak pihak beranggapan bahwa ketika Direksi tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dapat langsung turun tangan untuk membantu menjalankan pengurusan perseroan. Namun, dalam kerangka hukum perseroan […]
APAKAH PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN RUPS?
“Bu Lita, kalau kami mau membagikan dividen interim, apakah perlu persetujuan pemegang saham melalui RUPS dulu, Bu?” Pertanyaan tersebut cukup sering muncul dalam praktik hukum perusahaan. Banyak perseroan beranggapan bahwa setiap pembagian dividen selalu harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal, tidak semua jenis dividen tunduk pada mekanisme tersebut. Dalam hukum perseroan di […]
Menerima Sanksi BKPM karena LKPM? Ini yang Perlu Dilakukan Pelaku Usaha
Dalam beberapa waktu terakhir, cukup banyak pelaku usaha yang menghubungi saya karena perusahaan mereka menerima surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait sanksi administratif. Menariknya, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui secara pasti alasan di balik sanksi tersebut. Situasi ini menjadi semakin relevan mengingat dalam waktu dekat akan dibuka periode pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman […]
BOLEHKAH MEMOTONG THR UNTUK PENGGANTIAN BIAYA DINAS YANG BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN KARYAWAN
“Bu Lita, beberapa karyawan kami belum mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas. Boleh tidak perusahaan memotong THR karyawan untuk mengganti biaya tersebut?” Pertanyaan seperti ini cukup sering muncul menjelang hari raya. Perusahaan di satu sisi ingin memastikan adanya pertanggungjawaban atas penggunaan dana perusahaan, sementara di sisi lain pekerja memiliki hak normatif yang harus dipenuhi. Salah satu hak […]
KBLI SATU LINI PRODUKSI DAN IMPLIKASI TERHADAP PERENCANAAN PERIZINAN BERUSAHA
“Bu, kami saat ini memiliki izin atas KBLI 10435 (Industri Minyak Kelapa). Pada 2026 kami berencana menambahkan KBLI 10436 (Industri Minyak Nabati Lainnya). Mesin, fasilitas produksi, dan sumber daya yang digunakan sama. Apakah kedua KBLI tersebut dapat diajukan sebagai satu lini produksi agar tidak perlu menambah investasi lagi?” Pertanyaan tersebut bukan sekadar pertanyaan teknis operasional. […]
PENCATATAN BENEFICIAL OWNER DAN BATAS PENERAPAN PIERCING THE CORPORATE VEIL
“Bu Lita, kalau nama bos saya tercatat sebagai Beneficial Owner di sistem AHU, itu berarti ke depan bos saya bisa dengan mudah digugat secara pribadi berdasarkan doktrin buka tabir (piercing the corporate veil) ya?” Pertanyaan tersebut kerap kali muncul seiring dengan dengan semakin ketatnya kewajiban pelaporan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor […]
PERMENINVESHIL No. 5/2025: KERANGKA BARU PERANCANGAN PROYEK INVESTASI DI ERA PERIZINAN BERBASIS RISIKO
Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam konsolidasi rezim perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No.28/2025) yang memperbarui dan mempertegas kerangka pelaksanaan perizinan berusaha dalam sistem Online Single Submission (OSS). Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala […]
