PERIZINAN UTAMA, PENDUKUNG, PENDUKUNG UMKU DALAM SISTEM OSS-RBA
Salah satu perubahan penting dalam rezim perizinan dalam sistem OSS-RBA adalah munculnya 3 jenis perizinan, antara lain: 1) Perizinan Utama; 2) Perizinan Pendukung; dan 3) Perizinan Pendukung UMKU Sebenarnya bagaimana tiga tipe perizinan ini diaplikasikan? 1. Perizinan Utama Perizinan Utama atau Izin Utama adalah adalah izin yang wajib didapatkan oleh perusahaan sehubungan kegiatan usaha yang […]
Tidak Mengikuti Rapat Kreditur, Apakah Hak Tagih Hapus?
Setidaknya terdapat 2 rangkaian penting dalam proses kepailitan , yaitu Pencocokan Utang dan Rapat Kreditur. Apabila Kreditur mengikuti kedua proses tersebut, maka Kreditur berhak masuk ke dalam Daftar Pembagian Penutup yang sudah mengikat sesuai Pasal 202 ayat (1) UU 37/2004 tentang Kepailitan (UU Kepailitan). Namun, bagaimana jika Kreditur tidak mengikuti 2 proses tersebut? Apakah utangnya […]
Should Arbitrators be Liable for Making Awards Which Are Subsequently Annulled or Held Unenforceable?
I. INTRODUCTION The concept of arbitration at the first of its emergence was quite simple; two disputants voluntarily brought their dispute to a neutral person to settle it privately.[1] In the medieval era, the dispute that was brought to arbitration generally related to commercial matter of the feudal lords who want to exercise their independent […]
PERAN NOTARIS DALAM MENCEGAH KETERLAMBATAN PELAPORAN MERGER PADA REZIM PERSAINGAN USAHA
Pendahuluan Persaingan usaha merupakan suatu kondisi di mana para pelaku usaha saling berkompetisi dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas bisnis. Menurut Normin S. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (perfect competition) dan persaingan tidak sehat (imperfect competition).[1] Persaingan usaha yang sehat merupakan syarat utama bagi pertumbuhan dan tersedianya lapangan kerja dalam sebuah ekonomi pasar.[2] Hal […]
NOTARY COMPETENCY AS AN AWQAF DECLARATION DEED MAKER IN SHARE ACQUISITION
INTRODUCTION Awqaf is one of Islamic philantrophies which encourages individual to release part of his asset for divine right purpose like general charity (sadaqah), zakat and so forth. However, different with sadaqah which does not require the eternality of charity object, in awqaf scheme, the donated object remain bequeathed forevery while the beneficiary can take […]
PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN DITENGAH PANDEMI COVID -19
PENDAHULUAN Pelaksanaan RUPS Tahunan merupakan mandat Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) tentang Perseroan terbatas. RUPS Tahunan dilaksanakan setiap tahun yakni 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Lazimnya di Indonesia, tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember, sehingga RUPS Tahunan Perseroan wajib dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun berikutnya. Akan […]
Jurnal Dedek Week 24
Mulai memasuki Usia Kandungan (UK) 21 Minggu, ku mulai bisa merasakan gerakan-gerakan di dedek baik berupa kedutan atau tendangan kecil tipis. Sekarang memasuki UK24 Minggu, ku terpikir untuk mulai membuat semacam jurnal untuk memantau perkembangan si Dedek. Semoga menjadi salah satu ikhtiar ku untuk menjadi lebih dekat dengannya dan mensyukuri nikmat Allah. Jadi, semakin besar […]
Musibah dan Syukur
Saat kita (merasa) ditimpa musibah, Allah Swt mengajarkan agar kita kembali mengingat-Nya, bahwasanya kita dan apa yang kita cintai pada akhirnya akan kembali kepada Allah Swt melalui kalimat ‘Istirja’ yang berbunyi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un (“Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali”). Istirja, suatu kalimat penyerahan diri yang disertai dengan iman […]
HITUNG MUNDUR PENERAPAN UU JAMINAN PRODUK HALAL: Tantangan Sertifikasi Halal Produk Farmasi
Dalam beberapa bulan kedepan, yakni pada bulan Oktober 2019Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) akan berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UUJPH mengatur bahwa kewajiban sertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia berlaku 5 (lima) tahun sejak UUJPH berlaku. UU JPH sendiri diundangkan pada tanggal […]
Apakah Perjanjian Harus Dibuat Dihadapan Notaris?
Salah satu asumsi yang berkembang di masyarakat terkait pembuatan perjanjain adalah perjanjian harus dibuat dan/atau dibuatkan dalam bentuk akta notaris agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Asumsi tersebut tidaklah benar. Suatu perjanjian tetap dapat berlaku sah meski tidak dibuat dihadapan Notaris. Hal ini merujuk pada ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang […]
